Ini Kata Wakil Bendahara Umum PKB, Bakal Calon Kepala Daerah Wajib Membela Kepentingan Rakyat
BeritaNasional.ID, SITUBONDO JATIM – Wakil Bendahara Umum DPP PKB, Ir. HM. Nasim Khan menyampaikan bahwa semua bakal calon kepala daerah yang bakal berkontestasi di pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 harus memiliki niat untuk mensejahterakan dan melindungi kepentingan rakyat serta memajukan daerah masing-masing, Minggu (05/05/2024).
Menurut Nasim Khan, kontestasi Pilkada Serentak yang bakal digelar pada tanggal 27 November 2024 itu bukan hanya mengejar kemenangan, tapi harus mampu menjadi sosok yang bisa melindungi, memberikan keamanan dan kenyamanan, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan rakyat serta bisa memberikan solusi terhadap berbagai masalah dan tantangan yang semakin komplek.
“Niat dan maksud serta tujuan calon kepala darah harus didasari untuk kepentingan rakyat. Setelah terpilih, mereka tidak boleh melupakan kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Dan haram hukumnya jika sudah terpilih tidak bisa memakmurkan rakyat,” tegas Nasim melalu sambungan selulernya.
Lebih lanjut, Nasim Khan mengatakan, terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan majunya suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala daerah dalam meramu berbagai program pembangunan.
“Oleh karena itu, PKB akan mendukung putra-putri terbaik di daerahnya masing-masing untuk maju di dalam Pilkada Serentak tahun 2024 ini,” kata anggota Komisi VI DPR RI, HM. Nasim Khan.
Dalam kesempatan ini, sambung Nasim Khan, mengajak agar masyarakat cerdas dalam menentukan calon pemimpin untuk lima tahun kedepan, dan berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 ini.
“Masyarakat harus cerdas dalam menentukan pilihan. Salah satunya, masyarakat harus menilik riwayat perjalanan politik sang calon. Kemudian visi misi yang ingin dicapai saat terpilih nanti. Sehingga pimpinan yang terpilih benar-benar terbaik dan amanah,” tutur Nasim Khan.
Masyarakat, lanjut Nasim Khan, jangan sampai tergiur dengan iming-imingan politik uang. Pasalnya, jika masyarakat memilih pemimpin berdasarkan uang maka akan berpotensi melanggengkan korupsi. (Heru/Bernas)
