BeritaNasional.ID, Bondowoso Jawa Timur – Maraknya dugaan jual beli jabatan menjadikan Bondowoso tidak bermartabat, Legitimasi pejabat anjlok karena diduga jabatannya diperoleh dari membeli.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Suwito, kamis 6/4 2023 kepada BeritaNasional.ID, menyikapi viralnya informasi di media, dugaan jual beli jabatan yang berahir dengan pemecatan oleh Pengurus Partai.
“Saya sebagai anggota DPRD dari Fraksi PDIP sangat menyayangkan kasus yang menimpa Kabupatenku, Bondowoso. Karena ternyata apa yang saya perjuangkan dengan teman-teman yang lain, berbalik 180 derajat dengan yang diharapkan,” kata BK, sapaannya.
Tim kami, lanjutnya, ketika memperjuangkan Pasangan SaBar (Salwa Bahtiar) sangat sulit sekali. Karena yang dilawan Penguasa saat itu. Namun dengan tekat yang kuat dan berjuang tanpa lelah, kesuksesan dapat diraih.
Ditambahkan, dengan harapan ada perubahan pelayanan yang baik dari Pemerintah pada masyarakat. Terutama dengan issue jual beli jabatan sebelum Pemerintahan SaBar. Tapi harapan tersebut bagaikan pungguk merindukan bulan.
Dalam perjalanannya, praktik jual beli jabatan pada Pemerintahan SaBar lebih parah, bahkan sangat tidak beretika. Semua pihak, termasuk pahlawan yang hanya bermodal muka, juga ikut bermain dalam pusaran korupsi.
“Seharusnta kita menjaga marwah Pemkab Bondowoso, baik legislatif maupun eksekutif. Terutama eksekutif, kami berharap menjaga marwah Bupati. Apa yang telah dilakukan oleh oknum diduga melakukan transaksional jabatan itu merupakan bentuk pelecehan terhadap marwah Pemkab Bondowoso,” kata BK.
BK menyatakan, kalau memang tidak ada keterlibatan dari oknum unsur pemerintah berwenang melakukan mutasi, maka seharusnya Bupati mengambil langkah tegas terhadap oknum yang diduga melakukan transaksional mutas jabatan.
Menurutnya, bukti-buktinya sudah dipegang oleh Plt Kepala BKPSDM. Maka seharusnya pemerintah sudah melakukan langkah langkah tegas untuk menghindari anggapan publik, bahwa ada keterlibatan oknum, baik pejabat berwenang maupun pihak swasta.
