Kadis PMPTSP dan Naker Bilang Tidak Ada Anggaran Kegiatan TKI Sejak Tahun 2020, Padahal Dalam LKPJ Bupati Ada
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Terlantarnya Asmani TKW asal Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari di Malaysia menjadi pembahasan para aktivis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dinilai tidak peduli terhadap warganya yang menjadi korban Human Trafficking (HT).
Dinilai tidak peduli, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker), Nunung Setianingsih, MM komplain. Bahwa sejak tahun 2020 lembaganya tidak ada anggaran untuk kegiatan TKI.
“Ma’af sejak tahun 2020 saya di DPMPTSP dan Naker tidak tersedia anggaran untuk kegiatan TKI/TKW. Baik kegiatan pemulangan/penjemputan ataupun sosialisasi ke 23 Kecamatan atau Desa,” tulis Nunung, sapaanya melalui WhatAppsnya, Ahad 4/6 2023 jam 20.00 wib.
Jawaban Nunung tersebut mendapat cibiran dari aktivis. Salah satu diantaranya dari Ketua LSM Forum Peduli Masyarakat (FPM), Sumitrohadi, SH. Menurutnya, jawaban Nunung mengada-ada atau bisa dibilang melakukan kebohongan publik.
“Dalam LKPJ Bupati tahun 2021 terhadap penjabaran APBD tahun 2020 disebutkan jumlah peserta sosialisasi ketenagakerjaan sebanyak 40 orang. Kemudian ada 80 orang yang dilatih kompetensi,” kata Mitro, sapaannya.
Ini contoh kecil, lanjutnya. Kalau memang tidak ada anggaran, siapa yang membiayai sosialisasi kepada mereka. Misalnya lagi, kegiatan penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (TK AKL) yang terealisasi 48,51% dari target 54,37%. Apa itu gratis.
Ditambahkan, lebih spesifik lagi, ada kegiatan penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (TK AKAN). Dari target 10,3%, terealisasi 0,93%. Ini artinya, pada tahun 2020, saat korban Asmani menjadi TKW di Malaysia, anggaran untuk kegiatan TKI/TKW itu ada.
