BeritaNasional.id, NTB, Mataram – Melihat dari pengalaman World Superbike (WSBK) lalu, Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, mulai mempersiapkan diri pada penyelenggaraan MotoGP Mandalika, Maret tahun depan. Perhelatan WSBK berlangsung sukses, namun meninggalkan banyak ‘catatan’. Astindo mencium aksi pemilik modal besar (kapital), ingin ‘menguasai’ lini transportasi, hotel dan sistem ticketing sebagai sentral bisnis.
“Kami pikir pemerintah, dalam hal ini gubernur NTB, harus turun tangan menentukan batas harga bawah dan atas (standarisasi harga). Terutama soal hotel karena kenaikan harga kamar naik sampai 300 persen,” kata Ketua Astindo NTB, Sahlan M. Saleh dalam jumpa pers di sekretariat Astindo NTB, Minggu sore, 5 Desember 2021.
Astindo, sedikit kecewa dengan eforia WSBK yang dimanfaatkan sebagai ‘aji mumpung’ kalangan tertentu di luar NTB meraup keuntungan besar. Sementara pelaku dan asosiasi pariwisata lokal hanya mendapatkan sebagian kecil saja. Sebagian besar dikuasai kapital-kapital besar. “Hancur kami pak, hancur…..,” tukas Sahlan kecewa.
Soal tiket, lanjut pria jangkung ini, kami Astindo, ingin diberi quota dua ribu hingga lima ribu tiket. Astindo juga berharap diberi hak login ke Xplorin (agen resmi penjualan tiket WSBK dan MotoGP) sesuai reserpasi yang diberikan ke Astindo. Dan tidak dijual dadakan seperti perhelatan WSBK Nopember lalu.
“Astindo meminta ITDC merilis tiket MotoGP lebih awal, setidaknya bulan Desember ini sudah keluar. Tidak seperti WSBK kemarin. Kami hanya diberi waktu tiga minggu. Kami kuwalahan menjual paket. Kami sulit cari transportasi dan kamar hotel. Banyak pihak akhirnya main-main dengan harga. Kami tidak ingin MotoGP ini menjadi preseden buruk bagi NTB karena harga terlalu tinggi,” jelas Sahlan panjang lebar.
Pria berkepala plontos ini, juga menyayangkan sikap owner hotel di Lombok khususnya, karena menjual langsung kamar hotelnya ke pengusaha besar di luar Lombok Sumbawa. Harga jualnya pun cukup tinggi. Langkah itu justru akan ‘mematikan’ usaha asosiasi yang ada di lokal.
“Ini namanya tidak ada keberpihakan terhadap kearifan lokal. Perihal kamar hotel ini, kami juga minta diberi jatah kuota 50 persen dari ketersediaan kamar. Kalangan kapital booking sendiri kamar hotel. Kalau begini caranya habis kita…habis kita pak. Modal kami tak seberapa tapi kalau dikuasai kapital hancur kami….hancur..,” katanya kecewa.
Astindo memohon, pemerintah daerah, gubernur dan para bupati segera turun tangan. Menertibkan dan segera diberlakukan sistem standarisasi harga, hotel dan transportasi. Kebijakan ini diperlukan untuk memberi rasa prinsip berkeadilan dan berpihak kepada kearifan lokal. “Kami terbuka untuk berdiskusi dan komunikasi. Pak gubernur dan bupati, tolong fasilitasi kami,” tutup Sahlan penuh harap.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Astindo NTB, Abdul Haris, menambahkan pemerintah harus berpihak kepada pengusaha lokal. “Mau tidak mau, suka tidak suka event ini ada di NTB, jadi wajar kalau pengusaha lokal diutamakan. Bagi teman-teman hotel, dalam kesempatan ini jangan ‘balik punggung’. Hanya beri kesempatan pengusaha luar. Ingat loh kami ini mitra, ketika lagi tidak ada event seperti ini kami yang banyak membantu. Selepas dari event ini mereka kan berafiliasi dengan kami juga,” imbuh Haris mengingatkan.
