Kapolri Buka Gerakan Pangan Murah di Gedawang, Ringankan Beban Warga
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka Gerakan Pangan Murah di Gedawang, Semarang, sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau

Berita Nasional.ID | Semarang – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo membuka kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Aspol Gedawang, Banyumanik, Kota Semarang, Jumat (17/10/2025). Kegiatan ini digelar usai peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Gedawang sebagai wujud kepedulian Polri membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
GPM merupakan hasil kolaborasi antara Polda Jawa Tengah dan Bulog Provinsi Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat dapat membeli bahan pokok dengan harga di bawah pasaran, di antaranya 600 kantong beras SPHP seharga Rp55.000 per 5 kilogram, 250 liter minyak goreng Rp17.000 per liter, telur ayam Rp25.000 per kilogram, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram. Disediakan pula 100 paket daging olahan berisi tiga item seharga Rp100.000 per paket.
Ratusan warga Gedawang dan sekitarnya tampak antusias memanfaatkan kesempatan ini. Mereka mengaku kegiatan tersebut sangat membantu menekan pengeluaran rumah tangga di tengah naik-turunnya harga bahan pokok. Warga berharap program serupa dapat rutin digelar di berbagai wilayah lain di Kota Semarang.
Menurut Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto, Gerakan Pangan Murah menjadi bukti nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat melalui langkah humanis dan bermanfaat langsung. “Polri tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut menjaga kestabilan ekonomi masyarakat. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat bisa merasakan manfaat konkret dari program Polri Presisi,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi Polri menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan menjelang akhir tahun. Melalui GPM, Polri menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi. (mflh)
