Nasional

Keberadaan Dewan Pengawas KPK Harus Didukung Semua Pihak

Agar KPK Tak Semau Gue

image_pdf

BeritaNasional.ID, BANYUWANGI – Oknum WP dan Penasehat KPK serta 1000 karyawan KPK yang menolak kehadiran Capim KPK harus siap siap angkat kaki dari lembaga anti rasuha itu. Publik tidak perlu takut dengan ancaman mereka karena penyidik Polri, Kejaksaan, dan BPK siap menggantikan mereka

“Sikap tengil 1000 karyawan KPK dan oknum penasehat maupun WP KPK ini kok makin menjadi jadi. Mereka seakan menjadikan KPK seperti LSM, yang semau gue berdemonstrasi dan menolak calon pimpinannya. Padahal KPK ini merupakan institusi yang dibiayai negara dan sangat terikat dengan ketentuan kepegawaian Korpri. Tindakan oknum KPK ini sangat tidak etis dan bisa menjadi preseden,” papar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam siaran pers yang dikirim ke media ini.

IPW selama ini menilai, banyak sekali kebobrokan di KPK yang tidak terkontrol. Sehingga lembaga anti rasuha itu semakin semau gue. “Contohnya ada tersangka bertahun tahun tanpa kepastian hukum. Ada WP yang berlagak seperti LSM dan merasa lebih kuat dari komisioner hingga berani menggalang 1000 karyawan untuk menolak Capim KPK. Juga adanya ketidaktransparanan dalam harta benda koruptor yang disita, ada penyidik KPK yang bermain politik dalam pilpres 2019, dan lain lainnya. Sehingga dewan pengawas diperlukan agar KPK tidak semau gue dalam melakukan penegakan hukum. Apalagi selama ini dewan etik semakin tak jelas fungsinya,” sergah Neta.

Memang, kata pegiat yang pernah menjadi jurnalist ini, keberadaan Dewan Pengawas sangat tergantung siapa yg menilai. “Kalau belum apa apa sudah apriori pasti akan berpendapat, keberadaan Dewan Pengawas bakal memperlemah KPK. Apalagi ada pihak pihak yang tidak mau terganggu kepentingannya di KPK, pasti mereka akan menolak konsep paradigma baru ini. Bagi IPW, keberadaan Dewan Pengawas adalah konsep paradigma baru KPK yang harus didukung semua pihak supaya KPK bisa diawasi dan tidak semau gue,” lontarnya.

Begitu juga keberadaan penyidik independen di KPK yang salah kaprah. Sesuai KUHP penyidik itu hanya polisi dan jaksa, sementara PPNS adalah penyidik yang disupervisi polisi dan jaksa. “Jadi, semua ini harus dikembalikan ke KUHP agar tidak melanggar UU,” tegas Neta.

Menurut IPW, pada dasarnya Revisi UU KPK itu sebenarnya tidak diam diam. Sejak beberapa waktu lalu DPR sudah sempat membahas dan meramaikannya serta menimbulkan pro kontra, kemudian pembahasannya mendingin. “Saat ini menjelang berakhirnya masa tugas wakil wakil rakyat periode ini, mereka kembali membahasnya dan sepertinya tidak mau meninggalkan utang pada DPR periode selanjutnya,” beber Neta.

Terlepas dari munculnya pro kontra soal revisi tersebut, bagi IPW sebenarnya ada lima point yang harus dibenahi di KPK. “Pertama, sebagai lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi, KPK harus senantiasa mampu memberikan kepastian hukum pada semua pihak. Kedua, sebagai lembaga anti rasuha KPK harus senantiasa transparan dalam pertanggungjawaban keuangan dan barang sitaan. Sehingga status WTP menjadi sebuah keniscayaan,” tandas Neta.

Sedangkan yang ketiga, imbuh Neta, status karyawan KPK adalah ASN yang tunduk pada UU kepegawaian korps pegawai negeri RI. Sehingga, katanya, haram hukumnya pegawai KPK membentuk WP apalagi menolak dan membuat mosi tak percaya pada capim KPK. Sebab pegawai KPK bukanlah anggota LSM.

“Dan yang keempat, pegawai atau penyidik KPK yang menjadi tersangka pembunuhan, seperti Novel Baswedan, kasusnya harus diselesaikan di pengadilan dan sangat naif jika penyidik KPK bisa kebal hukum seperti Novel. Dan KPK seperti tidak punya nurani serta rasa keadilan terhadap korban maupun keluarga korban penembakan Novel. Dan kelima, selama ini banyak sekali fungsi KPK yang tidak berjalan maksimal, seperti fungsi supervisi, koordinasi dan pencegahan karena orang orang KPK hanya sibuk dengan pencitraan lewat OTT kelas teri,” sindir aktivis pemantai kinerja polisi ini.

IPW melihat, saat ini KPK diarahkan oleh oknum oknumnya untuk melupakan kodratnya sebagai lembaga pemberantas korupsi besar atau kelas kakap. Bahkan KPK di arahkan agar melupakan kodratnya sebagai lembaga untuk mencegah korupsi di negeri ini. Sebab oknum oknum KPK lebih asyik menjadikan lembaga anti rasuha itu sebagai “pemadam kebakaran” dalam pemberantasan korupsi, dengan OTT kelas teri,” pungkasnya. (red) 

Caption : Neta S Pane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close