Kemenkum Jambi Dorong Percepatan Pengesahan Yayasan MBG, Tindak Lanjuti Surat Edaran Dirjen AHU
BeritaNasional.ID, Jambi – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Jambi mengambil langkah strategis dalam menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-AH.01.04-01 Tahun 2025. Kebijakan ini mengatur percepatan pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar badan hukum yayasan yang bergerak di bidang Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai bentuk respon aktif, Kanwil Kemenkum Jambi melalui Bidang Administrasi Hukum Umum menggelar rapat koordinasi internal pada Senin, 14 Juli 2025. Rapat berlangsung di ruang kerja Divisi Pelayanan Hukum, dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kortini JM Sihotang, serta dihadiri oleh Kepala Bidang AHU dan jajaran pejabat fungsional serta pelaksana teknis.
Surat edaran tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah terhadap program pemenuhan gizi nasional, khususnya melalui lembaga berbadan hukum yang dapat secara langsung menjalankan misi sosial dalam menyediakan makanan bergizi gratis kepada masyarakat, terutama kelompok rentan dan anak-anak.
Kortini dalam arahannya menekankan pentingnya kesiapan teknis dan penyamaan persepsi di tingkat internal agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara cepat namun tetap akurat dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.
Langkah awal yang dilakukan antara lain adalah penyusunan panduan teknis yang akan digunakan sebagai acuan dalam layanan pengesahan yayasan MBG. Panduan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kendala administratif maupun interpretasi yang berbeda-beda di lapangan.
Selain fokus pada kesiapan teknis internal, rapat juga membahas strategi sosialisasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan, seperti notaris, pengurus yayasan, serta masyarakat yang ingin berperan serta dalam mendirikan yayasan di bidang MBG. Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami prosedur dan manfaat hukum dari pendirian yayasan MBG secara resmi.
Kanwil Kemenkum Jambi berkomitmen mendukung penuh kebijakan nasional dan siap memberikan layanan hukum yang cepat, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan publik. Upaya percepatan pengesahan ini juga merupakan bagian dari reformasi layanan publik di bidang hukum agar semakin efektif dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
(JO)
