Ketua Pansus DPRD Probolinggo Buka Suara! LKPJ Disebut Momentum Krusial, Kepala Daerah Diminta Hadir Langsung di Paripurna
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Probolinggo menjadi sorotan di lingkungan DPRD. Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa agenda tersebut merupakan momen penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Senin (20/04/2026).
Menurut Muchlas, LKPJ bukan sekadar agenda formal tahunan. Dokumen tersebut merupakan laporan komprehensif yang memuat capaian kerja kepala daerah, termasuk program yang telah terlaksana maupun yang belum tercapai.
“Ini adalah laporan pertanggungjawaban selama satu tahun. Artinya, progres apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum tercapai akan disampaikan secara rinci, termasuk dalam bentuk angka-angka di forum paripurna,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai kehadiran langsung wali kota dan wakil wali kota dalam rapat paripurna menjadi hal yang sangat penting. Kehadiran kepala daerah dinilai akan memperkuat komunikasi antara legislatif dan eksekutif dalam memahami hasil evaluasi yang disampaikan DPRD.
Muchlas menegaskan bahwa keinginan anggota dewan agar kepala daerah hadir bukan karena adanya ketidakpercayaan. Sebaliknya, hal itu bertujuan agar seluruh evaluasi dan rekomendasi dapat didengar serta dipahami secara langsung oleh pimpinan daerah.
“Teman-teman dewan ingin agar laporan ini tidak hanya dipahami secara tertulis, tetapi juga didengar langsung oleh kepala daerah. Ini penting agar evaluasi yang disampaikan benar-benar terserap dengan baik,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa jadwal rapat paripurna sebelumnya telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD. Namun, adanya agenda mendadak yang menyebabkan ketidakhadiran kepala daerah membuat pembahasan LKPJ terpaksa ditunda.
Meski demikian, Muchlas memastikan bahwa penundaan tersebut tidak akan mengubah substansi rekomendasi yang telah disusun DPRD terhadap LKPJ Pemerintah Kota Probolinggo.
“Tidak ada perubahan rekomendasi. Justru kita ingin bersinergi, memastikan laporan ini disampaikan secara utuh dan dipahami langsung oleh wali kota dan wakil wali kota,” tegasnya.
Ia berharap pada rapat paripurna berikutnya kepala daerah dapat hadir secara langsung sehingga proses evaluasi kinerja pemerintah daerah berjalan maksimal, transparan, serta memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Probolinggo.
“Harapannya, pada paripurna berikutnya kepala daerah bisa hadir, sehingga seluruh proses ini berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya.
(Yul/Bernas)
