Koordinasi Lintas OPD Lemah, Pansus LKPJ Polman Dorong Integrasi Program
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 DPRD Polewali Mandar menegaskan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program pemerintah daerah dinilai tidak boleh berhenti pada penyerapan anggaran semata, tetapi harus memberikan dampak konkret bagi masyarakat.
Ketua Pansus LKPJ, Ilham, menjelaskan pembahasan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari sektor teknis, Baperida, hingga bagian pemerintahan. Proses ini bertujuan menguji kesesuaian antara laporan administrasi dengan kondisi nyata di lapangan.
“Kita mulai dari penelaahan regulasi, kemudian masuk ke aspek teknis, hingga mengkaji capaian berbasis data. Setelah itu, kami lakukan konfirmasi langsung ke OPD untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi riil,” ujar Ilham.
Dari hasil evaluasi, Pansus menemukan kecenderungan sebagian OPD masih menitikberatkan pada penggunaan anggaran dibandingkan hasil akhir program.
“Tiga aspek utama yang kami tekankan adalah target, anggaran, dan relevansinya dengan kondisi lapangan. Namun, pembahasan sering kali lebih didominasi oleh anggaran, bukan output dan outcome,” jelasnya.
Selain itu, penetapan target dinilai belum optimal. Sejumlah OPD disebut menyesuaikan target dengan keterbatasan anggaran, sehingga capaian terlihat tinggi secara persentase, namun belum sepenuhnya mencerminkan dampak nyata.
Pansus juga menyoroti dinamika indikator makro daerah. Meski angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi justru belum menunjukkan pergerakan signifikan.
“Secara logika, jika kemiskinan dan pengangguran turun serta IPM meningkat, maka pertumbuhan ekonomi semestinya ikut terdorong. Namun kenyataannya belum sepenuhnya demikian,” kata Ilham.
Kondisi tersebut dinilai menjadi indikasi adanya ketidaksinkronan program lintas OPD. Ilham menyebut ego sektoral masih menjadi salah satu hambatan utama dalam integrasi kebijakan.
Ia mencontohkan sektor perikanan, di mana produksi melimpah belum diimbangi dengan pengolahan dan pemasaran yang memadai, sehingga nilai tambah belum maksimal.
“Kalau hanya berhenti di produksi tanpa dukungan hilirisasi dan pemasaran, manfaat ekonominya tidak optimal. Di sinilah pentingnya keterhubungan antar OPD,” ujarnya.
Hal serupa juga ditemukan pada sektor ketenagakerjaan. Program pelatihan dinilai belum sepenuhnya terhubung dengan peluang penyerapan tenaga kerja.
“Tidak bisa masing-masing berjalan sendiri. Harus ada sinkronisasi dan koordinasi yang jelas agar hasilnya terasa,” tegasnya.
Pansus LKPJ DPRD Polman akan merangkum seluruh temuan tersebut sebagai rekomendasi resmi kepada pemerintah daerah, terutama terkait penguatan integrasi program lintas sektor.
“Kami mendorong pemetaan peran OPD yang lebih tegas, sehingga program dari hulu hingga hilir dapat saling terhubung dan tidak lagi berjalan parsial,” tutup Ilham.
