BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Manuver Pj Bupati Drs. H. Bambang Soekwanto, MM saat ini, dinilai oleh masyarakat Bondowoso sebagai langkah untuk mencuri perhatian petinggi Partai Politik (Parpol).
Sehingga, pemilik kendaraan Parpol yang bisa digunakan untuk menuju P1 (istilah jabatan Bupati, red), memperhitungkannya untuk dijadikan Bakal Calon Bupati (Bacabup) maupin Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup).
Salah satu manuver teranyar yang dilakukan Bambang, sapaannya, akan mengusulkan kendraan Motor dinas (Motdin) roda dua untuk seluruh Kepala Desa (Kades). Pengadaan Motdin akan dimasukkan dalam KU PPAS tahun 2025.
“Mohon maaf, sebenarnya saya tidak berani menjanjikan, tapi insyaallah pengadaan Motdin kami upayakan masuk ke KU PPAS TA 2025. Karena jika tidak masuk tahun KU PPAS 2025. maka akan sulit untuk dianggarkan di tahun depan,” kata Bambang melalui Grup Medos Aksara Naga.
Itupun, lanjutnya, harus kesepakatan bersama dengan DPRD, karena pemerintahan itu ada eksekutif & legislative. Hal tersebut saya sampaikan insyaallah, karena bnyak masukan kepada saya & Pak Ketua DPRD terkait kendaraan operasional Kades.
Dalam grup Medsos yang sama, politisi PDIP, Bambang Suwito mengingatkan Pemkab agar mengevaluasi terlebih dahulu. “Kalau gak salah Pemkab sudah dua kali anggarkan pengadaan sepeda motor untuk desa/Kades. Mohon dievaluasi keberadaan motor yang sudah direalisasikan ke desa/kades. Karena BPKB nya tetap di pemda,” saran BK, sapaannya.
Menanggapi saran BK, Bambang mengatakan, ada 2 Motdin yang telah dikeluarkan Pemkab kepada seluruh Kades, yaitu Honda Win & Suzuki Thunder. Untuk kedua motor tersebut, monggo koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk hibah ataupun penghapusannya, agar diajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Namun menurut Kades Prajekan Lor Fandi Shofan Hidayat, verifikasi data aset, kendaraan bermotor, sesuai mekanisme penghapusan aset sudah dilaksanakan. Berikut dokumen penghapusan sudah diserahkan ke BPKAD.
“Baik verivikasi yang diserahkan langsung oleh Pemerintah Desa, maupun yang diakomudir secara kolektif lewat tim yang menklaim mewakili DPRD awal tahun 2023. Mohon dikonfirmasi ke BPKAD lagi,” jelasnya. (Syamsul Arifin/BeritaNasional.ID)
