ACEH

Menyoal Sahutan Bupati Galus, FKPP-GL: Kami tak Mau Diskusi yang di Dekte

image_pdf

BeritaNasional.ID-Gayo Lues-Ricky Al-Huda, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Gayo Lues (FKPP-GL) menegaskan, terkait rencana audiensi dengan bupati menyoal isu-isu hangat saat ini di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. DKPP-GL menegaskan mereka tidak mau diskusi yang di dekte.

“Kami merasa tidak perlu melakukan koordinasi pertanyaan dikarenakan ini bukan suatu acara atau diskusi yang di dekte,” tegas Al-Huda, kepada BritaNasional.ID, Senin (26/08/2019).

Penegasan ini dikeluarkannya, menanggapi sahutan Bupati Gayo Lues melalui pres relise Humas Gayo Lues yang diberitakan sejumlah media masa. Dimana bupati dalam relise tersebut, melalui Kabag Humas Setdakab Gayo Lues menyampaikan, FKPP-GL tidak perlu mendesak untuk menggelar audiensi dengan bupati, asalkan dijadwalkan, bupati pasti akan menghadiri dan akan menjawab semua pertanyaan yang diajukan, dan jika memang menyangkut data sebaiknya dikoordinasikan terlebih dahulu.

“Jika memang pertayaannya banyak dan menyangkut data-data, kami sarankan agar pertayaannya di kirimkan terlebih dahulu sebelum audiensi kepada kami, sehingga bila ada sangkut pautnya dengan data di Dinas-Dinas, bisa semua kami minta untuk menjawab pertanyaan adik-adik ini nantinyan, sehingga lebih terarah” kata bupati melalui Kabag Humas Gayo Lues dalam pres relise-nya.

Al-Huda menyebutkan, seharusnya dan semestinya bupati sudah mempersiapkan semuanya, karena kebijakan tertinggi ada ditangan bupati.

“Kami, hanya mau jawaban dan tindakan murni dari pemangku kebijakan dan buat apa kami mengirim pertanyaan terlebih dahulu,” katanya.

Pun demikian, mereka akan mengikuti segala proses untuk suksesnya audiensi yang mereka rencanakan.

“Jika memang diperlukan surat menyurat dan kami akan layangkan pemberitahuan jadwal audiensi, bukan melayangkan pertanyaan,” katanya.

Harapan mereka, bupati serius dalam menyikapi hal ini.

“Yang kami inginkan, adanya publikasi yang benar dan nyata agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah daerah. Apakah benar mementingkan hak rakyat atau hanya sekedar memenuhi kekosongan pemerintahan saja,” katanya.

Intinya audiensi ini adalah agar menepis hal-hal yang bersifat negatif dalam pemerintahan sekarang selama dua tahun.

“Kedepan, apa bila memang belum ada pencapaian atau kebijakan yang benar-benar 100 persen untuk kepentingan masyarakat maka jangan salahkan  rakyat yg harus mengambil keputusan berikutnya,” tandas ketua DKPP-GL tersebut.

Dijelaskan, berkaitan dengan pertanyaan nantinya, yang ada kaitannya dengan data mereka merasa, pemerintah cukup menyiapkan, kalau memang diperlukan dan dibuka bersama-sama.

FKPP-GL merasa, hal yang perlu dikoordinasikan hanya lah jadwal audiensi bukan pertanyaan.

Al-Huda menyampaikan, rencana udiensi tersebut akan digelar pada Kamis 29 Agustus 2019.(Abu Bakri)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close