Minyakita Langka, Kadis Perindag ESDM Sumut Desak Produsen dan Bulog Percepat Distribusi
BeritaNasional.ID MEDAN, SUMUT – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bergerak cepat merespons kelangkaan minyak goreng rakyat merek Minyakita yang masih terjadi di sejumlah daerah. Menindaklanjuti arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (28/4/2026), langkah konkret langsung disiapkan untuk mempercepat distribusi dan menjaga stabilitas harga di pasaran.
Rapat tersebut melibatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM), Perum Bulog, serta sekitar 20 produsen minyak goreng, termasuk unsur BUMN pangan dan pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Dinas Perindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap, tampil tegas dengan menekankan pentingnya pengawasan ketat dan kolaborasi semua pihak dalam mengatasi persoalan ini.
“Kolaborasi dengan Bulog menjadi kunci agar distribusi bisa menjangkau seluruh wilayah Sumatera Utara. Kami akan terus memonitor pergerakan distribusi di lapangan dan memastikan produsen menjalankan kewajibannya,” ujar Dedi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap potensi hambatan distribusi yang berdampak pada masyarakat. Dedi juga mendorong produsen agar menyalurkan Minyakita sesuai ketentuan, termasuk memenuhi alokasi distribusi ke Bulog.
Sementara itu, Kepala Kanwil Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengungkapkan bahwa kelangkaan Minyakita masih dirasakan masyarakat meski secara nasional stok disebut aman. Menurutnya, masalah utama terletak pada distribusi yang belum merata.
Karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan data dari produsen, khususnya terkait alokasi distribusi yang selama ini terbagi antara Bulog dan distributor lini pertama (D1).
“Semua pihak harus terlibat, mulai dari Bulog, ID Food, hingga produsen. Angka alokasi 35 persen untuk Bulog harus jelas berapa kuantumnya dari masing-masing pabrik,” ujarnya.
Ia juga menyebut stok Bulog di Sumut saat ini masih terbatas, sekitar 400.000 liter, sehingga diperlukan tambahan pasokan untuk menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
Selain distribusi, persoalan harga juga menjadi sorotan. Di beberapa wilayah seperti Samosir, harga Minyakita masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), dipicu oleh tingginya biaya logistik ke daerah non-produsen.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap memastikan pihaknya akan memperkuat pengawasan dan terus mencari solusi konkret agar distribusi berjalan lancar dan harga tetap terkendali.
“Produsen memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pasokan tidak tersendat. Pemerintah akan hadir untuk memastikan distribusi merata dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.
Pemprov Sumut kini memfokuskan intervensi di sejumlah daerah yang masih mengalami lonjakan harga, sembari terus mendorong percepatan pasokan dari produsen ke pasar.
Langkah cepat dan tegas yang dipimpin oleh Dedi Jaminsyah Putra Harahap ini diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan Minyakita tetap aman dan terjangkau di seluruh wilayah Sumatera Utara. (Kiel/Bernas)
