BeritaNasional.ID, JAKARTA – Terpuruknya kondisi UMKM terlebih saat Pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, menjadi perhatian semua pihak, karena sektor UMKM merupakan salah satu sektor pendorong perkonomian nasional yang cukup signifikan. Jumat 12/11/2021.
Dengan jumlah dan kendala yang dihadapi para pelaku UMKM, upaya pemulihan sektor itu pun harus segera dilakukan dengan dukungan semua pihak.
Saat menerima perwakilan DPRD Kabupaten Halmahera Barat saat audiensi dengan DPR RI dari Fraksi PKB yang diwakili Anggota Fraksi PKB di Komisi V DPR RI, Dedi Wahidi dan Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendorong agar pemberdayaan UMKM dan Koperasi di wilayah Halmahera Barat menjadi prioritas pemerintah daerah. Hal tersebut agar pembangunan daerah bisa dirasakan secara nyata oleh masyarakat kecil.
“Ini perlu sekali adanya pendampingan dan bukan sekedar sosialisasi, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang akibat pandemik COVID-19. Berbagai program bantuan dari Pemerintah Pusat sudah dialokasikan. Tinggal pemangku kepentingan di daerah untuk membantu memudahkan prosesnya,” ujar Nasim.
Kabupaten Halmahera Barat sendiri sudah sering adanya pengiriman puluhan kontainer Kopra, Cumi, Cengkeh, Arang, dan Ikan, dari Halmahera Barat ke Surabaya. Misalnya, Cumi segar dari Jailolo sudah termasuk program proritas Pemda Kabupaten Halmahera Barat untuk dikirim ke Surabaya melalui Tol Laut.
Ditegaskan Nasim, harus ada sinergitas antar pelaku usaha dan pemerintahan daerah. Sebab, para pelaku UMKM ini tak sedikit di antara mereka mengalami masalah finansial akibat pandemi Covid-19 ini.
Oleh karenanya, pelaku UMKM harus juga dibantu, diantaranya melalui dukungan peralatan produksi, promosi, pelatihan dan atau sebagainya.
Dengan dibangunnya sentra produksi dan distribusi yang semakin banyak, harga menjadi lebih stabil karena disebabkan stok yang berlimpah dan distribusi menjadi mudah.
“Intinya di ketersediaan barang. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) salah satunya, ini bisa menjadi lembaga yang dapat diarahkan untuk menjaga stabilitas harga,” kata Nasim.
Melalui BUMDes, berbagai hasil produksi di Halmahera Barat bisa dikumpulkan
langsung dari pelaku usahanya.
Kemudian, BUMDes juga berperan menjadi pemasok berbagai kebutuhan masyarakat secara langsung ke pasar.
“Pendirian lumbung desa melalui BUMDes tidak hanya menjadi buffer stock (cadangan penyangga), melainkan juga lembaga perantara yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar,” ujar dia.
“BUMDes itu intinya menjual jasa pelayanan kepada warga masyarakat dan usaha-usaha masyarakat, apapun usahanya. Misalnya, hasil pertanian tidak langsung dijual dalam bentuk barang mentah, tetapi diolah agar menghasilkan nilai tambah,” sambung dia.
Sebelumnya Nasim Khan menerima menerima audensi DPRD Kabupaten Halmahera Barat mengeluhkan, ketika jalur tol laut sudah hadir dan sudah berjalan. Ternyata, keberadaannya belum memberikan dampak yang signifikan bagi stabilitas harga bagi Kabupaten Halamahera Barat, malah memberikan efek penambahan biaya untuk pelaku usaha. seperti yang terjadi pada kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako).
