BeritaNasional.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggalakkan pembangunan ‘tol laut’ demi menyeimbangkan dan memudahkan jalur distribusi dan mengurangi disparitas harga, baik antarwilayah, antarpulau, antardaerah serta dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
Namun, ketika jalur tol laut sudah hadir dan sudah berjalan. Ternyata, keberadaannya belum memberikan dampak yang signifikan bagi stabilitas harga dan malah memberikan efek penambahan biaya untuk pelaku usaha. seperti yang terjadi pada kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako)
Demikian disampaikan Perwakilan DPRD Kabupaten Halmahera Barat saat audiensi dengan DPR RI dari Fraksi PKB yang diwakili Anggota Fraksi PKB di Komisi V DPR RI, Dedi Wahidi dan Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan di Ruang rapat Fraksi PKB DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/10/2021) kemarin.
Merespon kondisi itu, Anggota Fraksi PKB dari Komisi VI DPR RI, Nasim khan mengakui bahwa Tol Laut memang belum maksimal menyetabilkan harga.
“Akan tetapi, Tol Laut merupakan langkah awal untuk mencapai terciptanya perbaikan jalur distribusi antar pulau di Indonesia. Problemnya seringkali sama dari dulu hingga kini: moda transportasi yang masih jarang. Ini memang persoalan yang mesti segera dibenahi,”papar Nasim kepada BeritaNasional.ID, Jumat 12/11/2021.
Sementara, terkait dengan terjadinya disparitas harga, khususnya kebutuhan sembilan bahan pokok, Nasim mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan urusan logistik (Bulog) untuk menggelar operasi pasar di seluruh indonesia, tak terkecuali wilayah tertinggal, terluar dan terdepan.
“Ketika yang terjadi saat ini berupa membesarnya margin dalam setiap transaksi perdagangan, maka perlu dilakukan langkah operasi pasar dari Kementerian Perdagangan dan juga Bulog, untuk komoditas kebutuhan
pokok,” kata Nasim Khan.
Menurut Wakil Bendahara Umum DPP PKB ini, langkah Operasi Pasar diperlukan agar mengetahui secara detail apa yang terjadi sebenarnya dilapangan dan harga sembako bisa segera distabilkan.
“Ini menarik disimak, karena ternyata tol laut yang menghubungkan Halmahera Barat dengan pulau-pulau lain ternyata manfaatnya belum bisa dirasakan semua pelaku usaha,” ujar Nasim.
Ditegaskan Nasim Khan, Disparitas harga biasanya terjadi karena berbagai faktor, seperti bencana alam. “Sesuatu di luar batas manusia, karena bencana itu datang tiba-tiba,” ujar wakil rakyat asal Dapil Jatim III (Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi) ini.
Kemudian, Sentra produksi dan distribusi yang tidak merata, serta bervariasinya biaya logistik di daerah. “(Kalau faktor) ini, (seharusnya) bisa kita upayakan agar sentra produksi dan distribusi bisa lebih banyak di berbagai titik. Juga biaya logistik harus bisa ditekan, dilakukan dengan peningkatan infrastruktur terutama di moda transportasi,” sambung dia.
Sebagai bagian dari Tol Laut, Kementerian Perdagangan (Kemendag), kata Ketua Kelompok Fraksi PKB di Komisi VI DPR RI ini, mitra kerjanya itu sebenarnya memiliki program Gerai Maritim: mendistribusikan barang terutama bahan-bahan pokok dari pulau-pulau besar ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Tujuannya mengurangi disparitas harga.
“Dalam program ini Pemerintah memberikan subsidi biaya pelabuhan rata-rata 40 – 50% dari biaya muatan container,” ungkap Nasim.
Selanjutnya, Nasim juga mengungkapkan penyebab terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai wilayah Provinsi Maluku Utara, tak terkecuali seperti yang terjadi di Halmahera Barat pada awal Oktober 2021. Menurutnya, penyebab kelangkaan itu dikarenakan adanya keterlambatan Kapal.
“Koordinasi sudah dilakukan antara Pertamina dan Pemerintah Daerah, persoalan terjadi di masalah teknis: keterlambatan kapal pengangkut BBM,” kata Nasim.
