Beritanasional.ID, Banda Aceh – Gejolak protes rakyat Aceh, terkait dengan rencana pengadaan Mobil dinas di Jajaran Pemerinta Aceh, berbuntut panjang. Mengapa tidak anggaran yang digelontorkan hingga Rp 100 milyar itu dianggap tidak wajar. Apalagi sejalan dengan pengadaan mobil untuk Kepala Dinas tersebut ternyata menyisakan luka bagi rakyat Aceh terutama kaum Fakir miskin yang masih membutuhkan tempat tinggal (Rumah) selama ini.
Kisruh dan mencuatnya berbagai elemen dalam bersuara menolak pengadaan kendaraan dinas yang dinilai semata untuk bermewah mewahan itu, sampai ke telingan lembaga pengawasan kegiatan Publik Ombudsman. Laporan tersebut disinyalir disampaikan oleh IDeAS baru baru ini. Menyahuti laporan tersebut Ombudsman Perwakilan Aceh menyurati Plt Gubernur Aceh dalam rangka meminta agar program pengadaan mobil tersebut dapat dibatalkan dan segera dialihkan dana tersebut kepada kegaitan lain yang dianggap sangat mendesak dan dibutuhkan maayarakat saat ini.
“Ya kami telah menyurati Plt. Gubernur Aceh, serta suratnya kami juga tembuskan kepada Ketua Ombudsman RI, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua DPRA” kata Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh melalui pesan Whast App kepada media ini, Jumat (22/11/19).
Ombusdman Aceh melalui surat yang dilayangkan kepada Plt. Gubernur tertanggal 22 November 2019 dengan Nomor : S.128/PW-01/XI/2019, Perihal : Saran Kepada Pemstintah Aceh, mengharapkan dan menyarankan agar Plt. Gubernur Aceh melakukan seleksi prioritas terhadap pembelian Mobil Dinas baru untuk para Kepala SKPA. Sebab masih ada banyak hal lain yang seharusnya menjadi prioritas, seperti Rumah Duafa, Jalan, Jembatan, serta sarana publik lainnya.
“Pada intinya kami menyarankan kepada Plt. Gubernur Aceh untuk melakukan seleksi prioritas terhadap pembelian Mobil Dinas tersebut, namun tidak memgabaikan kebutuhan publik seperti Ambulance Laut dan sejumlah hal lainnya yang saat ini masih dikeluhkan rakyat,” tambahnya.
Dalam surat tersebut Ombudsman juga menyinggung agar Pemprov Aceh peka terhadap perkembangan yang datang dari berbagai elemen masyarakat pasca mencuatnya wacana pembelian puluhan mobil dinas tersebut.
“Kita berharap pimpinan daerah peka terhadap keluhan masyarakat, apalagi banyak elemen masyarakat yang menolak terhadap pengadaan Mobil Dinas baru tersebut,” demikian papar Taqwaddin Husin.
Sebagaimana diketahui, Wacana pembelian Mobil dinas tersebut mencuat ke publik paska pengesahan Anggaran APBA -P tahun 2019 dimana dalam Draf anggaran tersebut terdapat pos anggaran untuk pembelian Mobil dinas untuk jajaran Pemprov Aceh dengan jumlah Anggaran yang diflotkan mencapai Rp 100 Milyar.
Tidak lama bersilang waktu protes dan penolakan dari berbagai elemen rakyat Aceh memghujani Plt Gubernur Aceh. Namun hingga hari ini Plt Gubernur belum pernah merespon penolakan dari berbagai elemen masyarakat itu. (Alan).
