Pemkab Malang dan BRI Jajaki Sinergi: Digitalisasi Pajak hingga Dorong Ekonomi Rakyat
BeritaNasional,ID. MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya memperkuat perekonomian daerah. Kali ini, pemerintah daerah membuka peluang kerja sama strategis bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Penjajakan tersebut tidak hanya menyasar peningkatan pendapatan lewat jalur digital, tetapi juga ditujukan langsung untuk mengangkat daya saing UMKM serta memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok desa. Pertemuan yang membahas arah kerja sama ini berlangsung di Peringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Jumat (21/8/2026).
Wakil Bupati Malang Dra. Hj. Lathifah Shohib memimpin pertemuan yang juga dihadiri jajaran perangkat daerah terkait dan pimpinan BRI. Kedua belah pihak sepakat menyatukan potensi guna menghadirkan layanan perbankan yang lebih praktis, cepat, dan terintegrasi bagi seluruh warga Kabupaten Malang.
Salah satu fokus utamanya adalah digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Nantinya, warga dapat melunasi kewajiban perpajakan lewat kanal digital milik BRI tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan — langkah yang sekaligus diharapkan memperlancar dan mempercepat aliran pendapatan asli daerah.
Group Head Institutional BRI menyatakan kesiapan pihaknya menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan. “Kami hadir untuk membawa solusi. Dengan jaringan yang sudah menjangkau hingga ke desa-desa, kami ingin membantu penerimaan daerah berjalan lebih sistematis dan efisien,” ujarnya.
Dukungan itu ditopang jaringan BRI yang tersebar luas di wilayah Kabupaten Malang: lima kantor cabang, 14 kantor cabang pembantu, 60 kantor unit, serta lebih dari 100.000 Agen BRILink. Ditambah lagi, basis pengguna aplikasi BRImo yang mencapai sekitar 3,5 juta orang dipandang sebagai potensi besar untuk mendorong pemerataan transaksi digital.
BRI juga menawarkan pemanfaatan platform Qlola — layanan pengelolaan kas yang bisa digunakan BUMD maupun badan layanan daerah, seperti RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang. Lewat sistem ini, pengelolaan dana, penerimaan pendapatan, hingga penyaluran anggaran dapat dipantau secara terpadu dan berjalan waktu nyata. Transparansi serta efisiensi pengelolaan keuangan badan layanan milik pemerintah daerah pun diharapkan ikut terangkat.
Namun, kerja sama ini tidak melulu soal pendapatan daerah. Wakil Bupati Lathifah menegaskan sinergi harus menyentuh langsung sektor kehidupan masyarakat. “Kami ingin kolaborasi ini tidak berhenti pada digitalisasi semata. Ada peran besar Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Malang yang perlu didukung. Nelayan di wilayah selatan pun masih banyak yang belum terjangkau layanan perbankan secara maksimal. Selain itu, pelaku usaha lokal perlu dibekali pelatihan, pameran, hingga jaringan pasar agar produk Malang bisa menembus pasar internasional,” jelasnya.
Perluasan akses layanan keuangan hingga ke desa-desa menjadi kunci agar pelaku UMKM, nelayan, maupun pekerja migran mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh. Pemerintah daerah pun menyambut baik langkah ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik sekaligus tata kelola pemerintahan yang makin terbuka dan akuntabel.
“Jangkauan layanan BRI hingga ke tingkat kecamatan menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk menyukseskan berbagai program pembangunan. Harapan kami, kerja sama ini membawa dampak nyata bagi kemajuan Kabupaten Malang,” ujar Lathifah.
Dengan arah kesepakatan yang mulai terjalin, pemerintah daerah optimis perubahan sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan berbasis digital berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemajuan teknologi bukan sekadar mempermudah urusan administrasi, melainkan menjadi jalan untuk memperkuat pendapatan daerah, membuka akses pembiayaan yang lebih luas, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Malang. (den/ady)
