BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Pelayanan yang tidak maksimal dan bocornya anggaran membuat Bondowoso terpuruk dari sisi akuntablitas. KPK-pun juga menyoroti keboborokan tersebut.
PIC Koordinator Supervisi KPK RI Wilayah Jatim III dan Kalimantan Tengah, Alfi Rachman Waluyo mengatajan, MCP (Monitoring Center for Prevention) dan SPI (Survei Penilaian Integritas) Bondowoso masih sangat rendah.
“KPK hadir ke Bondowoso untuk melihat langsung integritas birokrasi dalam melayani masyarakat dan penggunaan anggaran. Apakah SPI dan MCP meningkat atau sebaliknya,” kata Alfi, sapaannya pada sejumlah wartawan.
Dalam kesempatan tersebut, ada 25 OPD yang dinilai KPK adalah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK), skormya 57,83. Sedangkan skor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mencapai 66,40.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil), skornya tertinggi kedua yang mencapai 82,96, di bawah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) dengan skor 84.36.
Rendahnya sokor Dinas BSBK, lanjutnya, menunjukkan OPD ini kurang transparan, integritasnya rendah dalam mengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Sumber Daya Manuisa (SDM), pengelolaan anggaran, dan sosialisasi antikorupsi.
Termasuk dibiarkannya Dinas BSBK dikendalikan oleh Plt. Harusnya, OPD yang mengelola anggaran sangat besar dipimpin oleh Kepala yang relevan dengan latar belakang pendidikannya. Profesionalisme harus lebih dikedepankan dibanding kepentingan poltik. (Syamsul Arifin/Bernas).
