Pimpinan Perempuan Pertama DPRD Banyuwangi Dari PKB

BeritaNasional.ID, BANYUWANGI JATIM – Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi periode 2024-2029 resmi dilantik, Rabu (2/10). Susunan pimpinan periode ini relatif sama dengan periode sebelumnya.
Ketua DPRD Banyuwangi, adalah Politisi PDI-P, I Made Cahyana Negara. Sementara tiga kursi Wakil Ketua (Waket) dari politisi PKB, Siti Mafrochatin Ni’mah, Partai Demokrat (PD) Michael Edy Hariyanto, dan dariPartai Golkar Ruliyono.
Made, sapaannya, telah menduduki kursi ketua DPRD untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Sementara Michael dan Ruliyono telah menduduki kursi pimpinan dewan pada periode sebelumnya (2019-2024.
Satu-satunya wajah baru pimpinan DPRD periode 2024-2029 adalah Siti Mafrochatin Ni’mah, politisi PKB. Dia sudah 3 kali menjadi anggota dewan dan pada periode sebelumnya dia menjabat sebagai ketua Komisi II.
Seusai pelantikan, perempuan yang kerap disapa Ni’mah ini menyampaikan terimakasihnya kepada DPP PKB yang sudah mempercayakan amanah pimpinan dewan kepadanya. Apalagi ini adalah tonggak baru, pertamakali dalam sejarah PKB mengutus kader perempuan sebagai wakil pimpinan di DPRD Banyuwangi.
“Jadi kedepan kami ingin mengupayakan anggaran lebih memihak kepada rakyat. Kami akan mengupayakan tahapan pembahasan anggaran lebih tertib lagi. Selanjutnya sinergitas eksekutif dan legislatif lebih baik lagi,” ucap Ni’mah.
Ni’mah ingin fokus pada program peningkatan kesejahteraan perempuan, mempertajam strategi pengentasan kasus stunting, peningkatan kualitas kesehatan dan menekan kasus siswa putus sekolah.
“Kasus-kasus itu bisa ditekan, utamanya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bisa lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya. Lama di komisi II yang Tusinya di sektor pertanian, pada periode kali ini dia juga akan tetap mengawal persoalan-persoalan pertanian.
Melihat banyaknya persoalan di sektor pertanian membuatnya sangat prihatin. Aturan Permentan Nomor 10 tahun 2021 tentang pembatasan distribusi pupuk subsidi, kata Ni’mah, benar-benar membuat petani kesusahan.
Hasilnya produk pertanian menjadi tidak bisa maksimal. “Kami berharap pada pemerintah pusat agar berpihak kepada petani, karena bagaimanapun juga sumbangsih PDRB itu berada di sector pertanian,” tegasnya. (Abdul Azizi/Advertorial/Bernas)



