Sidang Paripurna Persetujuan Bersama Antara Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang
BeritaNasional.ID,Malang – Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Bersama antara Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah digelar pada Selasa, (17/5/2022) di Gedung DPRD Kabupaten Malang.
Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, S.Sos, terbagi dalam 2 sesi. Agenda pertama tentang Penyampaian Laporan Panitia Khusus Hasil Pembahasan Rancagan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Perda No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dihelat secara tertutup. Sementara itu, agenda kedua tentang Persetujuan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malang Dengan DPRD Kabupaten Malang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah digelar secara terbuka dengan dihadiri Bupati Malang dan Wakil Bupati Malang, serta OPD terkait.
Penyampaian hasil pembahasan DPRD Kabupaten Malang dan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut disampaikan oleh anggota komisi I Wahyu Indriyanti. Dalam penjelasannya, beliau menyebutkan dasar urgensi pembentukan Perda tersebut.
Pertama, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dimana dalam pasal Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Adapun dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan, dan Penyesuaian Sistem Kerja. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Kepala Dinas membawahi 1 (satu) sekretariat dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kedua, “Peraturan Menteri tersebut merupakan dasar dari Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah” lanjutnya.
Setelah dilakukan pembahasan dan mendapatkan fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur, DPRD menyampaikan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, antara lain : pertama, Judul “Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah”, kedua Rancangan Peraturan Daerah ini sudah tidak menyebutkan ketentuan tentang berapa jumlah Sekretariat/Bidang pada Dinas dan Badan, jumlah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, jumlah Inspektur Pembantu pada Inspektorat dan jumlah Sekretariat/Seksi pada Kecamatan. Ketiga, Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi 1 Sekretariat dan jabatan fungsional. dan keempat, “Penyesuaian Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan” pungkasnya.
Bupati Malang Drs. H.M. SANUSI, M.M. menyampaikan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien melalui pelaksanaan penyederhanaan struktur organisasi dan penyederhanaan birokrasi, serta penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut, dapat saya sampaikan, bahwa setelah mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan pula penyelarasan antara Tim Raperda Kabupaten Malang dengan Panitia Khusus DPRD, pada tanggal 11 Mei 2022, tambahnya. (ady)
