Sosialisasi BPJS Kesehatan di Polman, Hj. Jumiaty: Perlindungan Kesehatan Adalah Hak Dasar Rakyat
BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR–Dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terhadap jaminan kesehatan nasional, digelar kegiatan Sosialisasi Program BPJS Kesehatan di Kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan ini menghadirkan Ketua BPJS Kesehatan Kabupaten Polman bersama tim, yang merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI. Jumat 18 Juli
Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam layanan jaminan kesehatan nasional.
Turut hadir dan memberikan tanggapan dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dra. Hj. Jumiaty Andi Mahmud, yang juga menjabat sebagai Ketua DPW Perempuan Bangsa Sulbar, Ketua Forum Fraksi PKB Sulbar, serta Ketua Fraksi Persatuan Kebangkitan Hati Nurani Rakyat di DPRD Provinsi.
Dalam keterangannya, Hj. Jumiaty menekankan bahwa akses terhadap layanan kesehatan adalah hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara melalui instrumen jaminan kesehatan.
“Program BPJS Kesehatan merupakan wujud konkret dari kehadiran negara dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kami di DPRD terus mendorong agar sistem ini berjalan optimal hingga ke pelosok desa,” ujarnya.
Sebagai pimpinan fraksi dan tokoh perempuan di Sulbar, Hj. Jumiaty juga menegaskan bahwa dirinya akan terus mengawal pelaksanaan program jaminan kesehatan, termasuk mendorong peningkatan layanan, perluasan kepesertaan, dan percepatan integrasi data antara pemerintah daerah dan BPJS.
“Kita ingin memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan, apalagi kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan masyarakat miskin. Edukasi seperti ini penting agar masyarakat tahu haknya dan bisa mengakses layanan dengan benar,” tegasnya.
Kegiatan ini mendapat antusias tinggi dari peserta, yang terdiri dari perwakilan masyarakat, tokoh desa, kader kesehatan, dan unsur pemerintah daerah. Diharapkan, ke depan sinergi antara pemerintah daerah, BPJS, dan legislatif terus diperkuat demi mewujudkan layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas di Sulawesi Barat. (Uni)
