Tanda Tangani Kontrak Kinerja, Seluruh Kades di Bone Bolango Berkomitmen Turunkan Angka Kemiskinan
BeritaNasional.ID, Gorontalo – Sebagai bukti komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan, para Kepala Desa di Kabupaten Bone Bolango menandatangani kontrak kinerja penurunan angka kemiskinan yang berlangsung disela-sela apel kerja perdana tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pimpinan OPD, Camat, Kepala Sekolah dan Kepala Desa, di halaman Kantor Bupati, Senin (2/1/2023).
Selain penandatanganan kontrak kinerja tahun 2023, dalam apel tersebut juga diserahkan Piagam Penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI kepada 17 desa mandiri yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Merlan S. Uloli dan Sekretaris Daerah Ishak Ntoma.
Merlan S. Uloli menuturkan bahwa tahun 2022 hal yang sama sudah dilakukan bahkan diintervensi langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda di masing-masing wilayah.
“Tetapi pada kenyataannya itu semua tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, sesuai yang tertera di dalam poin-poin kinerja yang ditandatangani itu. Alasannya karena bahwa penandatanganan itu terlambat sebelum penyusunan anggaran di desa lewat Dana Desa,”tutur Merlan.
Merlan mengungkapkan bahwa Bupati Bone Bolango Hamim Pou telah mengingatkan agar kontrak kinerja ini ditandatangani segera sebelum penyusunan dana desa itu ditetapkan.
“Ini harus menjadi perhatian Kepala Desa dan para Camat. Ini komitmen dan tanggungjawab yang harus ditaati,”tegas Merlan.
Apalagi, kata Merlan, Bone Bolango merupakan satu-satunya daerah yang menjadi pilot project tematik reformasi birokrasi penurunan kemiskinan.
“Tentunya dari hasil komitmen kita sebagai pilot project penurunan kemiskinan ini akan dievaluasi pada tahun 2024, apa yang kita kerjakan di tahun 2023 ini. Bappeda, Pemdes, Camat, Kades harus sama-sama menurunkan angka kemiskinan,”sambungnya.
Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Merlan menekankan bahwa Ia akan memantau hal ini dan nanti sebagaimana rencana di awal tahun 2023 ini akan dilaksanakan rapat koordinasi bersama semua stakeholders terkait dengan penanggulangan kemiskinan di daerah.
“Untuk diketahui oleh semua pimpinan OPD bahwa semua kegiatan maupun program di masing-masing OPD wajib hukumnya harus berdampak pada penurunan kemiskinan. Saya sudah titip sama Bappeda dilihat RKA yang sudah dibuat. Yang tidak ada kegiatan untuk penurunan kemiskinan harus disampaikan, solusinya apa,”tandasnya. (Noka)
