Tawarkan Model AKIK Menuju Pemerintahan Digital, Mustari Mula Raih Gelar Doktor Studi Pembangunan di Unhas

BeritaNasional. ID MAKASSAR SULSEL— Mustari Mula berhasil meraih gelar Doktor pada Program Doktor Studi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar. Gelar akademik tersebut diraih setelah Mustari Mula berhasil mempertahankan disertasinya dalam Ujian Akhir Disertasi yang dilaksanakan di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Senin, 24 Agustus 2026.

Disertasi yang dipertahankan berjudul “Adaptasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Barat.”

Penelitian tersebut mengangkat isu strategis mengenai bagaimana pemerintah daerah beradaptasi terhadap transformasi digital, membangun kapasitas kelembagaan, mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta menghubungkannya dengan peningkatan daya saing daerah.

Dalam penelitian ini, Mustari Mula menawarkan sebuah kerangka konseptual yang disebut Model AKIK, yaitu Adaptasi , Kapasitas Institusional, Implementasi  Kompetitif.

Model tersebut menjelaskan bahwa transformasi pemerintahan digital tidak cukup hanya dengan menyediakan teknologi dan aplikasi. Keberhasilannya membutuhkan kesiapan individu aparatur, kapasitas kelembagaan, kualitas implementasi sistem pemerintahan digital, serta kemampuan pemerintah daerah menghasilkan nilai dan keunggulan kompetitif bagi daerah.

“Transformasi digital pemerintahan pada dasarnya bukan semata-mata persoalan teknologi. Ada dimensi manusia, kelembagaan, implementasi dan dampaknya terhadap daya saing daerah yang harus dilihat sebagai satu kesatuan,” demikian substansi utama penelitian Mustari Mula.

Penelitian ini memadukan sejumlah perspektif teoritis, antara lain Culture Shock Theory dari Kalervo Oberg untuk melihat proses adaptasi aparatur terhadap perubahan digital, Institutional Capacity dari Merilee S. Grindle untuk menganalisis kapasitas kelembagaan, serta perspektif Public Value yang dikembangkan Mark H. Moore untuk memahami nilai publik dan dampak pemerintahan terhadap masyarakat.

Dalam menganalisis implementasi SPBE, penelitian Mustari Mula menggunakan empat domain utama, yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan SPBE di Sulawesi Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan indeks tersebut belum sepenuhnya menunjukkan pemerataan kapasitas pada seluruh aspek pemerintahan digital.

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa domain manajemen menjadi aspek SPBE yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap daya saing daerah. Domain ini mencakup pengelolaan teknologi, risiko, keamanan, data, aplikasi, infrastruktur hingga layanan pemerintahan.

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan nilai R² sebesar 0,660 pada konstruk Daya Saing Daerah. Sementara itu, pengaruh domain Manajemen terhadap Daya Saing Daerah memiliki effect size (f²) sebesar 0,687, yang menunjukkan pengaruh dalam kategori besar.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan pemerintahan digital tidak berhenti pada keberadaan aplikasi atau layanan elektronik. Yang lebih menentukan adalah kemampuan pemerintah mengelola seluruh ekosistem digital secara terintegrasi, mulai dari sumber daya manusia, data, infrastruktur, keamanan, manajemen risiko hingga layanan publik.

Penelitian ini juga menemukan bahwa proses adaptasi aparatur memiliki peran penting dalam implementasi pemerintahan digital. Dari empat fase adaptasi yang dianalisis berdasarkan Culture Shock Theory—Honeymoon, Crisis, Recovery dan Adjustment—fase Adjustment menunjukkan pengaruh paling kuat terhadap implementasi SPBE.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital membutuhkan proses adaptasi aparatur hingga mencapai tahap penyesuaian terhadap pola kerja, teknologi dan lingkungan pemerintahan yang baru.

Dengan demikian, Model AKIK yang ditawarkan Mustari Mula menempatkan aparatur dan kapasitas kelembagaan sebagai fondasi, implementasi pemerintahan digital sebagai proses utama, dan daya saing daerah sebagai orientasi akhir pembangunan pemerintahan digital.

Dari SPBE Menuju Pemerintahan Digital. Temuan penelitian tersebut menjadi semakin relevan dengan arah kebijakan nasional yang kini bergerak dari pendekatan SPBE menuju Pemerintahan Digital. Program Doktor Studi Pembangunan Unhas sendiri menekankan pentingnya penelitian yang menghasilkan inovasi dan rekomendasi kebijakan bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Karena itu, Model AKIK yang ditawarkan dalam disertasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendekatan konseptual dalam memahami transformasi pemerintahan digital di tingkat daerah.

Mustari Mula menilai, pemerintah daerah perlu mengubah cara pandang terhadap digitalisasi pemerintahan. Digitalisasi tidak seharusnya dipahami sebatas pengadaan aplikasi, tetapi sebagai proses transformasi organisasi dan budaya kerja pemerintahan.

“Pemerintahan digital harus menghasilkan perubahan nyata dalam cara pemerintah bekerja, memberikan pelayanan dan menciptakan nilai bagi masyarakat. Karena itu, teknologi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan sebagai tujuan itu sendiri,” ujarnya.

Tim Promotor dan Penguji .Dalam proses akademik penyelesaian disertasinya, Mustari Mula dibimbing oleh Tim Promotor yang terdiri atas Promotor Prof. Dr. H. M. Tahir Kasnawi, S.U., Ko-Promotor I Dr. Muhammad Idris, M.Si., dan Ko-Promotor II Dr. Suryadi Lambali, M.Si.

Sementara Tim Penguji terdiri atas Prof. Dr. Phil. Sukri Tamma, S.IP., M.Si., Prof.dan anggota tim penguji lainnya. Dan Penguji Eksternal Prof Dr.Risma Niswaty,S.S M.Si

Dengan selesainya Ujian Akhir Disertasi tersebut, perjalanan akademik Mustari Mula pada jenjang doktoral Studi Pembangunan Universitas Hasanuddin resmi memasuki tahap akhir.

Gelar doktor yang diraihnya sekaligus menambah pengalaman akademik dan profesional Mustari Mula dalam bidang pemerintahan, komunikasi publik, transformasi digital dan pembangunan daerah.

Melalui penelitian yang dilakukannya, Mustari Mula berharap Model AKIK tidak berhenti sebagai kontribusi akademik, tetapi dapat dikembangkan sebagai perspektif dalam mendorong transformasi pemerintahan digital yang lebih adaptif, berkapasitas, terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan daya saing daerah