Terkait Penundaan Pembangunan Alun Alun Besuki, Ini Keterangan Anggota Komisi III DPRD Situbondo
BeritaNasional.ID – SITUBONDO JATIM – Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Situbondo menunda pembangunan Alun-Alun Besuki. Rencananya Alun-Alun Besuki ini akan dibangun pada tahun 2023, namun faktanya ditunda ke tahun 2024 mendatang, Selasa (19/9/2023).
Penundaan pembangunan itu mendapat tanggapan serius dari Anggota Komisi III DPRD Situbondo, Lailatil Qudsyiah, SPd. Mbak Lilik, sapaan akrab Lailatil Qudsyiah ini meminta kepada DLH Situbondo untuk melibatkan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo secara maksimal.
“Dalam perencanaan pembangunan Alun-Alun Besuki kami anggota DPRD tidak dilibatkan apalagi masyarakat. Kami bersama masyarakat Kecamatan Besuki menginginkan pembangunan Alun-Alun Besuki ini menyesuaikan dengan bangunan bersejarah di sekitarnya. Sebab, di sekitar alun-alun terdapat bangunan bekas Kantor Karesidenan dan Kantor Kawedanan Besuki,” ujarnya politisi perempuan dari PKS.
Lebih lanjut, Mbak Lilik menjelaskan, DLH tidak pernah melibatkan Komisi III dalam perencanaan pembangunan Alun-Alun Besuki tersebut. “Tiba-tiba sudah ada video sosialisasi layout atau desain pembangunan Alun-Alun seperti jaman kerajaan. Padahal, di wilayah Besuki tidak ada kerajaan, namun identik dengan pembangunan pada zaman koloneal belanda. Hal ini tidak nyambung dengan bangunan bersejarah yang ada di sekitar Alun-Alun Besuki,” tegas Lilik.
Oleh karena itu, Komisi III DPRD Situbondo, sambung Mbak Lilik, mendukung langkah DLH Situbondo untuk menunda pembangunan Alun-Alun Besuki. “Biaya pembangunan alun-alun Besuki ini menelan anggaran kurang lebih sekitar Rp4 miliar. Jika, pembangunan tahun ini dilaksanakan waktunya terlalu mepet. Jadi saya sepakat apabila pembangunan Alun-Alun Besuki ditunda tahun depan,” ujarnya.
Alasan DLH Situbondo menunda pembangunan Alun-Alun Besuki ini, lanjut Mbak Lilik, disebabkan anggarannya bakal digunakan untuk perlombaan Adipura dan pengadaan ekskavator. “Kami berharap pembangunan Alun-Alun Besuki tahun depan jangan sampai menggunakan desain kerajaan. Sebab, pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Besuki identik dengan pembangunan zaman koloneal belanda,” harap perempuan yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Sejahtera (GIS) dihadapan sejumlah wartawan.
Tak hanya itu yang disampaikan Mbak Lilik, namun di mengatakan bahwa, pembangunan Alun-Alun Besuki jangan sampai menghilangkan peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di sekitar alun-alun Besuki itu. “Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah daerah harus rembukan dulu dengan kami dan masyarakat Besuki. Duduk bareng dengan Komisi III DPRD Situbondo untuk membahas pembangunan Alun-Alun Besuki. Sehingga pembangunan alun-alun Besuki ini tidak menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo,” pungkas Mbak Lilik.
Dilain pihak, Kepala DLH Situbondo, Achmad Yulianto tidak mau menanggapi pernyataan yang disampaikan Mbak Lilik, anggota Komisi III DPRD Situbondo. “Kalau kami sih sama dengan keinginan masyarakat dan Komisi III DPRD Situbondo,” ujarnya singkatnya. (Heru/Bernas)
