Ujian Integritas Badan Gizi Nasional, Dugaan Permainan di Dapur MBG Terbongkar
BeritaNasuonal.ID MAMUJU SULBAR–Dugaan praktik “uang pelicin” dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mencuat dan memantik sorotan publik.
Seorang oknum anggota DPRD Sulawesi Barat berinisial “R” dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulbar terkait dugaan permintaan dana sebesar Rp50 juta per titik untuk mempermudah operasional dapur MBG.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena program MBG merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.
Program tersebut selama ini digadang-gadang sebagai salah satu prioritas pemerintahan Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Namun, munculnya dugaan praktik tidak sehat di lapangan justru dinilai berpotensi mencederai semangat program tersebut.
Jika benar terjadi, praktik semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi menghambat tujuan mulia dari program MBG itu sendiri.
Informasi yang beredar menyebutkan, dana Rp50 juta itu diduga diminta sebagai “pelicin” agar proses operasional dapur MBG bisa berjalan lebih cepat. Meski demikian, hingga kini tuduhan tersebut masih dalam tahap laporan dan belum terbukti secara hukum.
Badan Kehormatan DPRD Sulbar dikabarkan telah menerima laporan tersebut, namun prosesnya masih menunggu kelengkapan dan kejelasan identitas terlapor dari pihak pelapor.
Sorotan publik semakin tajam karena oknum yang dilaporkan disebut berasal dari Partai Gerindra partai yang identik dengan kepemimpinan Prabowo.
Kondisi ini dinilai bisa berdampak pada citra politik, terlebih ketika program MBG sendiri menjadi bagian dari janji besar pemerintahan saat ini.
Sejumlah pihak mendesak BK DPRD Sulbar untuk tidak lamban dalam menangani laporan tersebut.
Transparansi dan ketegasan dinilai penting agar tidak muncul kesan pembiaran terhadap dugaan praktik yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Ini bukan sekadar persoalan etik, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap program negara.
Jika benar ada praktik seperti ini, harus dibuka terang benderang,” ujar salah satu sumber yang mengikuti perkembangan kasus tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari oknum yang dilaporkan.
Sementara itu, publik menunggu langkah konkret dari BK DPRD Sulbar untuk memastikan apakah dugaan tersebut memiliki dasar kuat atau tidak.
Kasus ini menjadi ujian awal bagi integritas pelaksanaan program MBG di daerah, sekaligus menjadi pengingat bahwa program sebesar apa pun tetap rentan disusupi praktik menyimpang jika pengawasan tidak berjalan optima
