Wakil DPRD dan Sekretaris APPI Provinsi Jatim Angkat Bicara Terkait Hama Tikus Yang Dikeluhkan Petani
BeritaNasional.ID, LUMAJANG JATIM- Sebelumnya di beritakan “Petani Desa Kloposawit Menangis Tiga Kali Tanam Puluhan Hektar Lahan Sawah Gagal panen”, puluhan hektar lahan sawah gagal panen di karenakan di serang hama tikus.
Adanya hal tersebut Iskak subagio, SE sekretaris Asosiasi Petani Pangan Indonesia (APPI) Propinsi Jawa Timur mengatakan ”Dari sisi anggaran Gerakan Pengendalian (GERDAL) Organisme Pengganggu Tanam (OPT) sangat minim alokasi dari Pemkab Lumajang dan seharusnya anggarannya di tambah prosentasenya dan jangan sampai di refokusing, sehingga jika ada indikasi serangan hama penyakit gerakan nya bisa dilakukan secara cepat dan tepat”. Tegasnya
“Disisi lain Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) adalah pegawai Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang di perbantukan di Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian (DKPP) KABUPATEN Lumajang yang secara hirarki mereka memiliki jalur kordinatif saja, eksekusi yang dilakukan POPT menunggu alokasi dana dari propinsi”. Lanjut Iskak
“Sebaran petugas POPT sendiri tercatat setiap orang petugas pertanggungjawab untuk 3 kecamatan yang di bawahinya. Inilah kedepan harus disempurnakan dalam hirarki yang jelas sehingga kinerja mereka bisa optimal merespon keluhan petani dengan cepat. tudak jarang petugas POPT juga bersinergi dengan beberapa Kepala Desa (KADES) untuk mengalokasikan dana desa yang dialokasikan untuk ketahanan pangan digunakan untuk pembelian obat yang di butuhkan para petani di desa setempat”. lanjutnya
Terpisah wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lumajang Bukasan PDIP menyampaikan, Pemkab Lumajang harus lebih kreatif serta inovatif untuk memaksimalkan anggaran yang ada.
“Seperti kondisi keterbatasan anggaran, keterbatasan sumberdaya manusianya, karena petugasnya bukan digaji oleh pemerintah daerah, namun ditugaskan di Kabupaten Lumajang,” kata Bukasan saat dikonfirmasi, Minggu (23/6/24).
Bukasan politisi Partai PDIP mengatakan seharusnya ada sharing dari pemerintah daerah. Sebab, jika pemerintah daerah alergi diskusi dengan petani, maka dampaknya akan sangat fatal.
“Saya pikir ini harus ada list kegiatan, agar tidak hanya sekedar berkegiatan, tapi ada target jangka pendek dan jangka panjanng. Memang segala macam kegiatan di Lumajang terkendala oleh refokusing,” ungkapnya.
“Fase awal perencanaan program di lumajang harus benar-benar dikaji, dan benar – benar ditela’ah betul, agar apa yang diprogramkan bisa berjalan,” tambahnya.
Lanjut Bukasan, Kabupaten Lumajang tidak punya tim khusus untuk membuat perencanaan seperti tim ahli untuk program yang didapat dari Provinsi Jawa Timur.
“Setelah dilaksanakan tidak ada masalah apa-apa, artinya program yang sudah direncakanan, dan yang sudah dilaksanakan tidak berdampak. Jangan hanya sekedar di usulkan, meskipun dilaksanakan tidak ada apa-apa,” kritiknya.
Bukasan juga menjelaskan, dengan adanya tim khusus semua program akan berjalan. Namun selama ini, pembentukan tim ini belum ada di Kabupaten Lumajang.
“Minimal bisa membantu dan mengantisipasi kendala yang lebih besar terjadi, masalahnya perlindungan terhadap petani di Lumajang sangat kurang, mestinya sektor pertanian menjadi perhatian serius,” pungkasnya. (Rochim/Bernas)
