Manajemen ASN di Buteng Rendah, Sekda: OPD Harus Lebih Serius Dalam Menyampaikan Data
BeritaNasional.ID, BUTON TENGAH — Progres capaian MCP (Monitoring Center for Prevention) di Buton Tengah (Buteng) Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai dengan 14 Desember 2021 masih sangat rendah.
Ada delapan (8) point yang menjadi ukuran yakni, perencanaan dan penganggaran (18,2%), pengadaan barang dan jasa (10,2%), perizinan (18,4%), pengawasan APIP (21,5), manajemen ASN (8,8%), optimalisasi pajak daerah (9,9%), manajemen aset (14,1%) dan tata kelola keuangan desa (41,4%).
Dari kedelapan point yang ada, manajemen ASN Buton Tengah masuk pada nominasi paling buntut.
Sekda Buton Tengah, H Kostantinus Bukide, saat ditemui usai menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi di aula sekretariat daerah bersama para kepala OPD menuturkan bahwa rendahnya manajemen ASN di Buteng karena ada beberapa data yang diminta ke BKPSDM namun tidak diberikan.
“Misal yang diminta itu peraturan daerah terkait dengan kode etik ASN, kemudian terkait dengan TPP. Karena itu memang ada beberapa indikator yang dibutuhkan,” ucap Sekretaris daerah, H Kostantinus Bukide, Rabu (15/12/2021).
Selain yang disebutkan, seleksi JPTP dan yang lainnya menjadi faktor indikator penilaian.
“Karena ada yang diminta misalnya terkait dengan evaluasi jabatan dan lain lain terkait data data itu,” katanya.
Olehnya itu, Sekda Buteng berharap agar para OPD lebih serius dalam menyampaikan data yang diminta terkait MCP.
Apalagi, nilai MCP di Buteng saat ini mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya (2020) yang berada diangka 67%.
Berdasarkan informasi yang diterima oleh awak media BeritaNasional.ID, saat ini nilai MCP Buteng berada pada angka 17%.
Angka tersebut menempatkan Buteng pada urutan terakhir dari 17 Kabupaten/Kota se Sulawesi Tenggara (Win).
