BSN RI dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Gelar Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
BeritaNasional.id – Situbondo Jawa Timur, Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia (BSN RI) bersama Ir. HM Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, melaksanakan Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dengan tema “Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM Dengan SNI, Jumat (10/3/2023)
Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang berlangsung di Gedung Serbaguna obyek Wisata Bahari Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kebupaten Situbondo ini, diikuti 200 orang peserta dan dihadiri Direktur Standar Ukuran Makanika, Radiasi dan Biologi BSN RI, Wahyu Purbowasita Setyo Waskita M.S.c, Anzeb Khan Direktur Nasim Khan Indonesia (NKI), Drs H Ahmad Basari Anggota DPRD Situbondo F-PKB dan H Muhammad Sueb Ketua DPD Sahmasy Situbondo.
Adapun yang menjadi nara sumber dalam kegiatan ini, M. Irfan dari SOS Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia. “Sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM dengan SNI. Dengan sosialisasi ini diharapkan para pelaku UMKM memiliki SNI,” ujarnya.
Irfan menjelaskan bahwa, tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian adalah meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi, meningkatkan.
“Pada dasarnya, standar adalah referensi persyaratan minimal mutu atau kualitas suatu produk. Standar disusun dan diterapkan untuk dua tujuan, yaitu untuk perlindungan dan untuk daya saing. Sedangkan, Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi persyaratan acuan,” ujar Irfan dihadapan peserta sosialisasi.
Dalam rangka memberikan jaminan bagi masyarakat sebagai konsumen, sambung Irfan, Badan Standardisasi Nasional (BSN) meminta para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk segera mengikuti standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai Undang-undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
“Kalau standardisasi itu kaitannya dengan SNI, tetapi kalau penilaian kesesuaian itu terkait dengan uji testing dan semacamnya dalam pemberian sertifikat. Kaitan dengan sosialisasi standardisasi dan penilaian kesesuaian bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini, proses SNI-nya akan di bantu oleh Bapak Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI dan NKI,” tutur Irfan.
Tak hanya itu yang disampaikan Irfan dalam materi sosialisasinya, namun dia memaparkan secara panjang lebar tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dihadapan ratusan UMKM yang menjadi peserta sosialisasi. “Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi seluruh peserta sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian,” pungkas Irfan.
Sementara itu, Ir. HM Nasim Khan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB dihadapan peserta Sosialisasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mengatakan, Nasim Khan Indonesia siap menjembatani pelaku UMKM dalam mendaftarkan usaha-nya mendapatkan SNI.
“Pelaksanan standardisasi itu merupakan tindakan preventif dimana produsen akan tahu bagaimana cara membuat produk yang baik dan konsumen akan dijamin keamanannya dengan melalui standar yang harus dipenuhi. Dalam hal ini diperlukan standar dan persyaratan yang tinggi untuk menjamin mutu dan kualitas produk sehingga layak untuk di produksi, serta dapat memenuhi standar pengujian dan penilaian yang baik,” jelas Nasim Khan.
Pengaturan standardisasi secara nasional ini, sambung Nasim Khan dilakukan dalam rangka membangun sistem nasional yang mampu mendorong, meningkatkan, dan menjamin mutu barang atau jasa serta mampu memfasilitasi standar kesesuaian produk nasional. “Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk barang dan jasa di pasar lokal, nasional maupun internasional,” tuturnya.
Di samping itu, kata Nasim Khan, tujuan utama dari standardisasi ini untuk melindungi produsen, konsumen, tenaga kerja dan masyarakat dari aspek keamanan, keselamatan, kesehatan serta kelestarian fungsi lingkungan. “Salah satu upaya yang dilakukan Badan Standar Nasional (BSN) agar UMKM memiliki SNI, melaksanakan sosialisasi dan Nasim Khan Indonesia akan menjembatani pelaku UMKM Situbondo mendaftarkan usaha-nya dan atau produknya agar mendapat SNI,” pungkas Nasim Khan. (Heru/Bernas)
