BeritaNasional.ID, LANGKAT SUMUT – Pemerintah Kabupaten Langkat mendapat kritikan dari penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Langkat, Sumut, pada rapat paripurna DPRD Langkat, terhadap Ranperda Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten Langkat Tahun 2022, Kamis (6/7/2023).
Berikut kritikan Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, H.Rahmanuddin Rangkuti, SH.MKn, pada rapat paripurna DPRD Langkat, di Gedung Paripurna DPRD Lagkat, di Stabat. Menurut Partainya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia (Gerindra) memandang perlu mendapat penjelasan dan memberikan catatan sebagai berikut:
1. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait janji-janji politik yang dituangkan dalam Visi dan Misi Bupati Langkat “Menjadikan Langkat yang maju, sejahtera dan relegius melalui pengembangan pariwisata dan infrastruktur yang berkelanjutan”.
Sudah sejauh mana relisasi dan manfaat bagi masyarakat dan daerah di Kabupaten Langkat?
2. Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orentasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemerintah Kabulaten Langkat seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pariwisata di Kabupaten Langkat,! Mohon dijelaskan pencapaian hasil kinerja pariwisata yang ada di Kabupaten Langkat
4. Pemerintah kabupaten diharapkan untuk lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki. Sehingga mampu mendorongkan pencapaian relisasi PAD, yang optimal dan meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi
5. Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan agar mampu secara berkelanjutan menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja, sehingga pemborosan anggaran belanja dapat diminimalisir
6. Terkait viralnya ajaran agama yang mrnyimpang dari syariat, maka Fraksi Partai Gerindra meminta peran pemerintah daerah, intansi terkait dan lembaga keagamaan untuk dapat menindak kanjuti setiap kejadian yang mengatasnamakan agama agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat.
Sebelumnya, H.Rahmanuddin Rangkuti, SH.MKn, selaku juru bicara Fraksi Partai Gerindra ini mengatakan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi. Secara konseptual, pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintah bermuara kepada pertanggung jawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif.
Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi terhadap target serta pencapaian kinerja program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama 1 tahun anggaran, serta pencapaian-pencapaian pembangunan di Kabupaten Langkat dengan memgacu kepada RPJMD, sebutnya. (Reza)
