NPHD Tak Kunjung Disepakati, Bawaslu Bone Bolango Tolak Anggaran Rp9 M dari Pemkab
BeritaNasional.ID, BONE BOLANGO GORONTALO – Meski sudah memasuki awal tahun 2024, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang anggaran dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bone Bolango antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone Bolango tak kunjung disepakati. Padahal, Pilkada serentak akan digelar pada akhir tahun ini.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango akhirnya buka suara soal belum adanya titik temu kesepatan terkait NPHD dengan Bawaslu Bone Bolango.
Kepada media ini, Kepala Bappeda Bone Bolango Roswati Agus menjelaskan bahwa untuk dana hibah Pilkada Bone Bolango sudah 4 kali dimediasi dan fasilitasi oleh Penjabat Gubernur Gorontalo.
“Pertama bertempat di Kantor Gubernur, lalu di Objek Wisata Lombongo dan dua kali di Rudis Gubernur,” ungkap Roswati, Selasa (2/1/2024).
Bahkan, lanjut Dia, pada pertemuan ke empat tanggal 30 Desember 2023, pertemuan dilakukan lebih dari 6 jam yakni dari pukul 13.00 hingga 19.00 wita oleh Penjagub Gorontalo Ismail Pakaya bersama Plt Bupati Bone Bolango Merlan Uloli, TAPD Provinsi dan TAPD Bone Bolango membahas sampai dengan rincian kegiatan.
“Hasilnya dari pagu Rp9,8 M yang diusulkan Bawaslu Bone Bolango bisa diefisiensikan sampai dengan Rp8,8 M,” jelasnya.
Lebih lanjut Roswaty menuturkan bahwa Penjagub tetap menawarkan plafon dana hibah Rp9 Milyar yang sudah dialokasikan oleh Pemda Bone Bolango. Namun Bawaslu Bone Bolango tetap pada pendiriannya, tidak bersedia untuk menandatangani NPHD.
“Padahal Pak Gubernur menyampaikan bahwa beliau telah berusaha semaksimal mungkin dengan mengambil waktu libur akhir tahun tapi tetap tidak ada kata sepakat dari Bawaslu,”ujarnya.
Senada, Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Boalngo Iwan Mustapa mejelaskan, ragam upaya telah dilakukan dalam rangka mencari titik temu. Salah satunya melibatkan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Penjagub Gorontalo duduk bersama selama 6 jam guna menyelesaikan masalah ini.
Iwan mengungkapkan bahwa setelah diasistensi Penjagub dan TAPD Pemprov selama hampir enam jam dirumah jabatan Gubernur, Bawaslu Bone Bolango masih tetap tidak sepakat dengan plafon Rp9 Milyar yang telah dialokasikan Pemkab Bone Bolango melalui APBD-P tahun 2023 dan APBD tahun 2024.
“Padahal dari hasil evaluasi yang dimediasi Pemprov tersebut dihasilkan efisiensi belanja menjadi Rp8,8 M dari usulan RKA Bawaslu Rp9,8 M,” ungkapnya.
Iwan menambahkan bahwa pembahasan rincian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bawaslu Bone Bolango tersebut dipimpin langsung Penjagub Gorontalo dan dihadiri Plt Bupati Bone Bolango, TAPD Provinsi dan TAPD Bone Bolango.
Dalam rapat bersama itu, dari Rp9,8 Miliar anggaran yang diusulkan Bawaslu Bone Bolango dilakukan evaluasi atas kewajaran biaya dan akuntabilitas rincian anggaran dan kegiatan Pilkada serentak 2024.
Penjagub Gorontalo dan TAPD Provinsi tidak hanya mereview langsung usulan Rp9,8 Milyar yang disampaikan Bawaslu Bone Bolango tetapi juga mengevaluasi hasil review TAPD Bone Bolango atas usulan Bawaslu Bone Bolango yang terkoreksi menjadi Rp8,6 Milyar.
“Namun begitu pada prinsipnya Pemkab Bone Bolango tetap dengan plafon tertinggi yang sudah dibahas dan disepakati bersama DPRD sejumlah Rp9 M,” kata Iwan sambil menegaskan beberapa hal yang dikoreksi antara lain terkait besaran volume beberapa jenis kegiatan serta standar rincian dan biaya perjalanan dinas yang belum sesuai dengan Perpres Nomor 33 tahun 2023 tentang standar harga satuan regional.
Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bone Bolango Sofyan Djama berharap NPHD bisa disepakati di angka Rp9,5 Milyar dari total Rp10 Milyar yang menjadi kebutuhan. Meski demikian, mantan Komisioner KPU Bone Bolango ini mengakui dengan anggaran Rp9,5 Milyar, lembaga yang dipimpinnya itu akan menanggung banyak konsekwensi dengan menekan anggaran dalam rangka memaksimalkan pengawasan seluruh tahapan Pilkada.
Namun dirinya yakin akan ada titik temu antara Bawaslu dan Pemkab Bone Bolango sehingga NPHD akan segera disepakati.
“Saya yakin akan ada titik temu, karena usulan kami yang Rp9,5 M tidak beda jauh dengan kemampuan Pemkab Bone Bolango yang hanya bisa menganggarkan Rp9 M,” tandasnya.
(Noka)
