Sebelum Diserahkan Pada Bupati, 3 Besar Calon Sekda Di Verivikasi BKN
Ketua Panitia Seleksi, Abdul Halim Soebahar : Sekda Terpilih Harus Bisa Hidup Di Dua Alam, Alam Birokrasi Dan Alam Politik
BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Setelah melalui tahapan yang cukup ketat, tibalah waktunya pada tahapan menetukan, pengumuman 3 besar dari kandidat yang ikut seleksi Sekda Bondowoso.
Sebetulnya, sesuai tahapan, pengumuman 3 besar hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pada tanggal 29 kemarin. Namun karena ada perubahan system dari Kemendgari, maka pengumumannya harus menunggu dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Menurut Mahfud Junaidi, S.Sos, MM, Kepala BKP SDM Bondowoso, kalau tahun-tahun sebelumnya, 3 besar langsung diumumkan setelah tes tulis dan wawancara selesai. Namun, system yang beru ini berubah.
“Sistem yang baru ini, setelah tes tulis dan wawancara selesai, hasilnya yang 3 besar diajukan terlebih dahulu ke BKN. Baru setelah BKN memverivikasi, hasilnya diserahkan kepada Bupati dan boleh diumumkan,” jelasnya.
Seleksi penjaringan Sekda memang harus sangat ketat, karena perannya sangat vital. Karena Sekda yang bisa menentukan suksesnya visi dan misi Bupati dan Wabup. Maka sangatlah wajar, jika Sekda yang terpilih nanti harus mempunyai kemampuan akademik dan komunikasi politiknya baik.
Dikonfirmasi terpisah Ketua Panitia Seleksi, Prof. Abdul Halim Soebahar, MA mengatakan, seluruh tahapan seleksi telah melalui proses yang ketat dan objektif. Ini dilakukan agar Sekda terpilih bisa hidup di dua alam, alam birokrasi dan alam politik.
“Seleksi penjaringan Sekda ini tidak bisa direkayasa, karena 8 peserta harus mengikuti 4 tahapan yang super ketat, yaitu tahapan administrasi, Computer Assisted Test (CAT), makalah, dan wawancara,” ujarnya.
Sekda terpilih harus mampu menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wabup dan mampu menghadapi tantangan. Antara lain, pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi, dan peningkatan pelayanan publik.
Disamping itu, Sekda harus mampu menjalin komunikasi dengan DPRD, agar apa yang menjadi program pemerintah mendapat dukungan politik. Harus mampu memenage OPD, agar hubungan OPD dengan OPD stabil dan hubungan antara OPD dengan Sekda baik. (Syamul Arifin/Bernas)
