Aliansi Petani Jambi Gugat Perpres Penertiban Kawasan Hutan: “Petani Butuh Pupuk, Bukan Intimidasi”
BeritaNasional.ID, JAMBI – Aliansi Petani Jambi Menggugat menyampaikan sikap keras menolak kebijakan terbaru pemerintah melalui Konferensi Pers yang digelar di Kantor WALHI Jambi, Kamis (31/7/2025). Acara yang dihadiri langsung oleh para petani, aktivis lingkungan, serta organisasi masyarakat sipil ini juga disiarkan secara daring melalui Zoom dan mengangkat tema tajam: “Menelisik Perpres No.5 Tahun 2025: Satgas PKH Menertibkan Siapa?”
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dinilai sarat kepentingan korporasi dan menyudutkan masyarakat adat serta petani lokal. Para peserta konferensi menyebut kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang dilegalkan atas nama penertiban.
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap dampak kebijakan ini. “Kawasan hutan bukan sekadar urusan legalitas lahan. Ini tentang hak hidup dan keadilan ekologis. Negara tak boleh jadi alat korporasi, tapi pelindung rakyatnya,” tegas Oscar.
Sikap serupa diungkapkan Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), yang menyebut bahwa Satgas PKH rawan digunakan sebagai alat represi dan kriminalisasi terhadap petani. “Kami menuntut transparansi total. Jangan biarkan pelanggaran korporasi disembunyikan, sementara rakyat jadi korban utama,” kata Dewi.
Sementara itu, Teo Reffelsen, Manajer Hukum WALHI Nasional, menilai Perpres ini melemahkan upaya hukum terhadap korporasi pelanggar. “Alih-alih melakukan audit dan koreksi atas perizinan perusahaan besar, justru hak masyarakat lokal yang diabaikan. Ini bukan reforma agraria, ini deformasi kebijakan,” ujar Teo lantang.
Keresahan juga disampaikan langsung oleh para petani dari berbagai wilayah Jambi. Frandody dari KPA Jambi dengan lantang menyatakan, “Petani butuh pupuk, bukan senjata. Butuh dialog, bukan intimidasi. Satgas seharusnya menertibkan korporasi, bukan menggusur kami.”
Dari Serikat Tani Tebo, Martamis mengingatkan bahwa tanah adalah nyawa petani. “Kalau tanah kami diambil, kami kehilangan hidup kami. Reforma agraria sejati harus hadir, bukan jadi alat politis,” ucapnya penuh harap.
Hal senada disampaikan Erizal, Ketua Persatuan Petani Jambi, yang menyoroti pendekatan represif pemerintah dalam pelaksanaan penertiban. “Kami tidak anti hukum, tapi kami bertanya: negara ini berpihak pada siapa? Rakyat atau pemilik modal?” tanyanya retoris.
Konferensi Pers ini menjadi penegasan sikap kolektif Aliansi Petani Jambi Menggugat bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan ini dan menolak segala bentuk ketidakadilan yang mengatasnamakan legalitas.
“Yang menjaga hutan selama ini justru diposisikan sebagai perambah. Sementara korporasi yang merusak malah diberi izin dan fasilitas. Ini ironi kebijakan,” pungkas Oscar Anugrah menutup konferensi.
