Tim Penggerak PKK Lumajang Mendorong Pengelolaan Sampah Menjadi Sumber Ekonomi Produktif
BeritaNasional.ID LUMAJANG JATIM- Upaya Indonesia menekan timbulan sampah hingga 30 persen dan menangani 70 persen sampah pada 2025 tidak bisa hanya mengandalkan sistem hilir. Kunci perubahan justru berada di hulu, yakni rumah tangga. Di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pendekatan ini mulai dijalankan melalui gerakan Tim Penggerak PKK yang mendorong pengelolaan sampah menjadi sumber ekonomi produktif.
Melalui sosialisasi dan bimbingan teknis di Desa Tukum, Kamis (23/4/2026), Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa perubahan pola pikir masyarakat menjadi fondasi utama.
“Selama ini sampah dianggap selesai saat dibuang. Padahal, jika dikelola, justru bisa menjadi sumber pendapatan keluarga,” ujarnya.
Data nasional menunjukkan, komposisi sampah di Indonesia didominasi oleh sampah organik rumah tangga. Artinya, intervensi di tingkat keluarga memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan beban lingkungan secara keseluruhan.
Di Lumajang, pendekatan tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan limbah organik, seperti sisa sayur dan buah menjadi media budidaya cacing. Hasilnya tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menghasilkan produk turunan bernilai ekonomi, seperti pakan ternak dan pupuk organik.
Model ini mencerminkan praktik ekonomi sirkular, di mana limbah diproses kembali menjadi sumber daya produktif. Dalam skala rumah tangga, pendekatan ini dinilai efektif karena sederhana, murah, dan mudah direplikasi.
“Ini bukan sekadar pengelolaan sampah, tetapi penguatan ekonomi keluarga berbasis potensi yang ada di rumah,” kata Dewi Natalia.
Peran PKK menjadi krusial karena memiliki jaringan hingga tingkat dasawisma. Dengan struktur yang kuat di akar rumput, edukasi dan praktik pengelolaan sampah dapat menyebar secara cepat dan berkelanjutan.
“PKK berada di garis depan perubahan perilaku masyarakat. Dari ibu-ibu, gerakan ini bisa meluas ke seluruh keluarga,” ujarnya.
Gerakan ini juga selaras dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi hijau dan implementasi SDGs Desa, khususnya pada tujuan desa peduli lingkungan, desa tanpa sampah, serta desa dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.
(red/hum)
