Audensi DPRD Polman Berbuah Hasil, Ribuan Warga Tambahan Tercover Jaminan Kesehatan
BeritaNasional. ID JAKARTA– Perjuangan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman) memperluas akses jaminan kesehatan bagi masyarakat membuahkan hasil. Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyetujui penambahan 2.304 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai melalui APBN. Kebijakan ini diperkirakan tidak hanya memperluas cakupan layanan kesehatan bagi warga miskin, tetapi juga mengurangi beban APBD Polman lebih dari Rp1 miliar.
Tambahan kuota tersebut diperoleh setelah Ketua DPRD Polman Fahry Fadly bersama Ketua Komisi IV Agus Pranoto, anggota Komisi IV Rudi Hamzah, serta Dinas Sosial Polman melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (5/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Ketua DPRD Polman Fahry Fadly bersama rombongan diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dalam audiensi di Kantor Kementerian Sosial RI, Rabu (5/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut Fahry Fadhli Ketua DPRD Polman menyampaikan masih adanya warga Polewali Mandar yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 5, namun belum tercakup sebagai peserta PBI JK yang dibiayai APBN.
Fahry Fadly, mengungkapkan hingga akhir semester pertama 2026, baru sekitar 76,8 persen dari 332.800 penduduk Polewali Mandar yang masuk kategori desil 1 sampai desil 5 memperoleh jaminan kesehatan melalui skema PBI JK APBN.
”Masih ada masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan iuran, namun belum terakomodasi. Karena itu kami datang langsung ke Kemensos untuk memperjuangkan tambahan kuota bagi masyarakat Polewali Mandar,” ujar Fahry.
Respons positif pun diberikan Kementerian Sosial. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyetujui penambahan 2.304 peserta PBI JK APBN bagi Kabupaten Polewali Mandar.
Selain menyetujui penambahan kuota, Wamen Sosial juga meminta pemerintah daerah terus melakukan validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh bantuan sosial, termasuk PBI JK, benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Ketua Komisi IV DPRD Polman, Agus Pranoto, mengatakan tambahan kuota tersebut akan berdampak langsung terhadap efisiensi belanja daerah untuk program Universal Health Coverage (UHC).
”Alhamdulillah, Polewali Mandar mendapat tambahan 2.304 peserta PBI JK APBN. Ini berarti beban APBD untuk pembiayaan UHC dapat berkurang lebih dari Rp1 miliar. Anggaran tersebut bisa dialihkan untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta percepatan penurunan prevalensi stunting,” katanya.
Anggota Komisi IV DPRD Polman, Rudi Hamzah, menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang layak.
DPRD Polman berharap tambahan kuota PBI JK itu segera direalisasikan agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat segera memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong terus memperbarui data penerima secara berkala agar program bantuan pemerintah semakin tepat sasaran.
Keberhasilan memperoleh tambahan 2.304 peserta PBI JK APBN menjadi langkah strategis bagi Polewali Mandar, tidak hanya dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, tetapi juga menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk memperkuat pembangunan sektor kesehatan di daerah.
