Bekasi, 6 Agustus 2026 – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi perkembangan teknologi Post-Quantum Computing (PQC) yang berpotensi memengaruhi keamanan sistem informasi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Urgensi Penyusunan Kebijakan Menghadapi Post-Quantum Computing, yang mempertemukan perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, serta dunia usaha.
Rapat koordinasi ini bertujuan meningkatkan literasi mengenai tantangan era pasca-kuantum, menyosialisasikan langkah-langkah yang telah disiapkan pemerintah, serta menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional yang komprehensif. Pembahasan difokuskan pada potensi ancaman terhadap algoritma kriptografi konvensional, termasuk risiko harvest now, decrypt later, serta perkembangan pembentukan Gugus Tugas Nasional Migrasi Kriptografi Tahan Kuantum dan penyusunan Peta Jalan Migrasi Nasional yang tengah dipersiapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Dalam sambutannya, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko D. Indarto, menegaskan bahwa kesiapan Indonesia menghadapi era Post-Quantum Computing harus dimulai sejak dini melalui penguatan koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
“Kesiapan menghadapi era Post-Quantum Computing harus dimulai dari sekarang melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor,” ujar Marsda TNI Eko D. Indarto.
Ia menambahkan bahwa perkembangan teknologi komputasi kuantum membawa tantangan baru terhadap sistem kriptografi yang saat ini menjadi fondasi keamanan informasi nasional. Oleh karena itu, langkah antisipatif perlu segera dilakukan untuk memastikan keamanan informasi strategis, keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, serta keandalan layanan publik tetap terjaga di tengah pesatnya transformasi digital.
Melalui forum ini, Kemenko Polkam berharap terbangun kesamaan persepsi mengenai urgensi migrasi menuju kriptografi tahan kuantum sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang terarah dan terintegrasi. Berbagai masukan yang diperoleh dari rapat koordinasi ini akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan nasional dan mendukung penyusunan Peta Jalan Migrasi Post-Quantum Computing oleh BSSN.
Penguatan koordinasi lintas sektor tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi era pasca-kuantum, sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional guna melindungi data dan sistem informasi strategis dari ancaman teknologi di masa depan.
