Sulbar.Beritanasional.id — Guna menciptakan media massa yang sehat di daerah, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo) Sulbar, Safaruddin, berkoordinasi dengan Ketua Dewan Pers RI, Muhammad Nuh.
Koordinasi tersebut berlangsung di sela-sela pelaksanaan konvensi nasional media massa, di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin, Kalsel, Sabtu 8 Februari.
Safaruddin, mengaku tak mau keliru mengambil langkah ketika membangun kerjasama dengan media massa. Salah satu yang dikoordinasikan adalah syarat-syarat bagi media massa yang bisa bekerjasama dengan pemerintah.
“Pak Nuh, menggariskan bahwa media yang bisa diajak kerjasama minimal sudah terdaftar di Dewan Pers,” kata Safaruddin.
Untuk lebih menguatkan, Safaruddin, mengaku bakal mengundang Muhammad Nuh, bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Johnny G Plate, ke Sulbar, khusus untuk mendiskusikan hal tersebut.
Sementara, Muhammad Nuh, mengaku sedang bekerjasama dengan Kemenkominfo dalam hal sertifikasi media massa. Media yang sudah diverifikasi dan dinyatakan qualified akan dicantumkan dalam website Dewan Pers maupun Kemenkominfo dengan diberi logo.
“Jadi nanti bisa kelihatan mana yang qualified dan mana yang tidak. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi panjenengan agar kerjasama dengan media massa itu tidak menjadi temuan. Karena kalau jadi temuan akan rumit, karena tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Nuh.
Untuk registrasi media massa, lanjut Nuh, bisa dilakukan via online. Ia mengaku, sudah banyak media masa utamanya online yang registrasi via online.
“Bisa dilihat di website dewan pers (dewanpers.or.id/data/perusahaanpers, red), di Sulawesi Barat misalnya, media apa saja yang sudah registrasi dan sudah terverifikasi administrate dan vaktual,” jelas Nuh.
Menkominfo, Johnny G Plate, menegaskan pentingnya verifikasi media massa dan sertifikasi wartawan. Menurutnya, di era disrupsi industri hoaks merebak dengan cepat, karena itu verifikasi sangat dibutuhkan.
“Wartawan itu punya kekuatan SMS. Sintaksis, morfologi dan semantik. Itulah yang menjadikan media dan insan pers tidak saja punya daya hidup tetapi juga punya daya saing. Lalu apa indikatornya, ya dengan verifikasi dan sertifikasi tadi,” urai Johnny, yang merupakan salah satu keynote speaker dalam konvensi nasional media massa.
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, mengapresiasi langkah yang ditempuh Diskominfo Sulbar. Menurutnya, Diskominfo adalah institusi pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap media massa. Karenanya media massa yang hendak dibina harus kongkrit. Misalnya, berapa institusi pers saat ini di Sulbar, yang eksis dengan sehat. Dilihat dari lembaganya dan jumlah wartawannya yang tersertivikasi.
“Saya sampaikan pada pak Kadis (Safaruddin, red), mulai tahun ini kita rapikan berbagai elemen yang memungkinkan pembinaan bisa jalan. Jangan-jangan ada yang hanya sekedar kolektor informasi, lalu kemudian mengaku wartawan. Padahal tidak tersertifikasi,” tegas Idris.
Jika langkah-langkah tersebut telah ditempuh, maka akan tercipta media massa yang baik dan sehat di Sulbar. Hemat Indris, langkah tersebut tak begiSulit mengingat Kerala Diskominfo dan insan pers di Sulbar mulai menemukan ritme yang sama, yakni mengedukasi publik dengan memberitakan sesuatu secara objektif. (Avrls)
