Atas Dugaan Perselingkuhan, Korpus Api Sumut Desak DPD PDIP Batubara Berikan Sanksi Tegas
BeritaNasional.ID, Batubara – Koordinator Pusat Aliansi Pemantau Independen Sumatera Utara (KORPUS API SUMUT) meminta Badan Kehormatan Dewan DPRD Kabupaten Batubara Sumatera Utara, untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi tegas atas skandal perselingkuhan yang diduga melibatkan Anggota DPRD Batubara dari Fraksi PDIP.
Ketua Umum KORPUS API SUMUT Syahnan Afriansyah SH menyayangkan prilaku tidak terpuji yang diduga dilakukan oleh oknum Anggota DPRD Batu Bllbara.
Lebih lanjut Syahnan juga menerangkan bahwa kejadian ini mesti segera diselesaikan sesuai kelembagaan dan keorganisasian Partai.
“Karena ini adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dan tidak dapat dimaafkan selain itu juga dapat mengganggu berjalannya pemerintahan,” cetusnya Selas, (31/08/2021)
Lanjutnya bahwa, penderitaan masyarakat sudah sangat kompleks ditengah pandemi Covid-19 ditambah lagi saat ini masyarakat terkena bencana banjir.
“Bukannya berkontribusi untuk membantu masyarakat kita justru malah melakukan perbuatan yang membuat malu lembaga legislatif kita, ini sangat membuat kita semua masyarakat Batu Bara kecewa.” jelasnya lagi.
Permasalahan ini akan terus kami kawal dan menjadi catatan KORPUS API SUMUT dan seluruh masyarakat Batubara, apabila terbukti melibatkan anggota DPRD Batubara, Syahnan dengan pihaknya akan meminta Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Batubara memberikan sanksi tegas.
“Kami KORPUS API SUMUT juga akan mendesak DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara untuk mencabut status serta haknya sebagai kader dan anggota dewan, karena dari informasi anggota dewan yang diduga terlibat skandal perselingkuhan tersebut merupakan kader dan anggota dewan dari fraksi PDIP,” Tutup Syahnan.
Sebelumnya Sekeretaris DPC PDI-P Kabupaten Batubara Jalasmar Sitinjak saat dikonfirmas mengungkapkan bahwa, partai politik belum mengambil sikap, sebab ada kabar kalau kasus itu sudah dilaporkan kepihak berwajib.
“Namun saat ini masih diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan”, sebutnya. (FTR-BB/01)
