Berita Nasional.id. Polman Sulbar — Melalui Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan Ke III tahun 2018 dipaparkan kinerja Pembangunan fokus kemiskinan berbagai aspek di Kab Polewali Mandar kegiatan tersebut, Dilaksanakan Bappeda Litbang di Aula Ruang Pola Kantor Bupati Senin (29/10). Dihadiri Pimpinan OPD,dan Stokeholder ASN Lingkup pemkab Polewali Mandar dengan “penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi dan sosial budaya” .
Tujuan dilaksanakannya untuk mengetahui, dan mempertegas sejauh mana capaian kinerja atau realisasi SKPD pada triwulan III tahun 2018. Tingkat kemiskinan Kab.Polewali Mandar dari aspek sosial yang meliputi perlindungan sosial pendidikan dan kesehatan dari tahun ketahun mengalami penurunan di tahun 2014 : 17,79 % atau 75,680 Jiwa, ditahun 2015: 18,22 % atau 7.900 Jiwa sementara Tahun 2016 : 17,06 % atau 73.045 Jiwa sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan : 16,05% atau 69.250 jiwa. Dari data tersebut terjadi pengurangan 1.37 % atau 4,86 ribu jiwa dalam setahun.
Konsistensi pemerintah dalam penanganan kemiskinan dapat membuahkan hasil yang maksimal melalui, Program yang diluncurkan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial melalui PKH,Kube,Rastra.berdasarkan persentase tersebut. Paparan tingkat kemiskinan dari tahun ketahun tersebut berdasarkan data BPS Aspek sosial budaya Tahun 2018:
Perlindungan sosial, Kesehatan, pendidikan. “berbicara mengenai kemiskinan sasaran rumah tangga miskin apakah mereka sudah terlayani, terlindungi, dan apakah mereka sudah bekerja hal itu spirit penanggulangan kemiskinan. ” Sebut Darwin Badaruddin Kepala Bappeda Litbang Kab Polewali Mandar.
Pemerintah Kab.Polewali Mandar melalui tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) berupaya mengurangi kesenjangan utamanya, masyarakat dipelosok, dan di basis kemiskinan nelayan dan lainnya. Upaya yang dimadsud, pembukaan akses pendidikan kesehatan, dan perekonomian.
Bupati Kab Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar di kesempatan ini, menyebut dalam 4 tahun terakhir harus ada perubahan akan status sosial masyarakat, yang tersentuh program jaminan sosial. Ditargetkan, lima tahun kedepan persentase kemiskinan daerah ini telah dibawah 10 %. Yang terkonsentrasi penanganan perbaikan infrastruktur, sarana kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial secara bertahap. “khusus 2019 diharapkan instansi terkait penanganan kemiskinan sinergi, membuat data sasaran pemanfaat kemiskinan yang tepat sasaran, atau lakukan pemutahiran data rumah tangga miskin dengan perlibatan aparat desa dan kecamatan dengan maksimal, tidak mungkin dalam tahun ini tidak ada perubahan peningkatan pola hidup ada dua perubahan apakah yang orang miskin menjadi kaya atau si miskin tambah miskin, dengan informasi tersebut mudah mudahan ini menjadi support penanganan kemiskinan untuk tidak berhenti bekerja, dan tidak kaku bekerja secara frofesional untuk kesejateraan masyarakat.”beber AIM. ( MC Kominfo SP ).
