ACEH

Aliansi Aksi Masyarakat Lhoknga- Leupung Desak Pemerintah Tegakkan

Beritanasional.Id, Kota Jantho – Sejumlah usur dari berbagai elemen masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Leupung, mendesak pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Aceh Besar untuk kembali memantau aktivitas perjanjian dengan pihak PT. Solusi Bangun  Andalas (PT.SBA) yang dinilai tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Koordinator lapangan Alaiansi Aksi Pilar Muhammad Faidhal Rizki melalui rilis yang dikirim ke media ini, Minggu (29/12/19) melalui pesan Whast App, menuliskan bahwa pihaknya perlu menyampaikan bahwa elemen mahasiswa Aceh Besar dan seluruh kompenen yang tergabung dalam Aliansi Aksi Pilar yakni Elemen Kampus, Pegiat Lingkungan, LSM, Tokoh Masyarakat, Kelompok perempuan, kelompok Adat dan Advokat serta semua pihak yang bersepakat dengan gagasan penyelamatan lingkungan. Maka tetap mengawal proses politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan DPRK Aceh Besar terhadap tuntutan Pilar yang tertuang dalam Ikrar Jantho.

“Kami mengakui bahwa proses pengkajian, pembahasan untuk penyelesaian maslaah ini tidaklah mudah, karena masalah ini sudah terjadi selama 30 tahun semenjak PT. SBA berdiri. Bahkan pun sampai saat sekarang kami tidak melihat iktikat baik dari PT. SBA dalam menyelesaikan masalah ini. Yang ada adalah respon-respon reaksioner untuk meneutupi akar masalah sebenarnya dan upaya-upaya pengalihan isu, dari isu kerusakan Lingkungan Hidup dan pencemaran Laut menjadi isu-isu CSR,” tulisnya.

Lebih lanjut sambung Muhammad Faidhal, Terkait CSR pihaknya mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar (tim Pansus) untuk memeriksa penggunaan dana CSR yang dinilai tidak sesuai dengan MoU Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Leupung.

Menurut Aliansi Aksi Masyarakat Lhonga Leupung ini, selama ini pihak PT. SBA terkesan menutup nutupi terkait penggunaan dana yang sudah diplotkan dalam CSR tersebut. Sehingga informasi yang dapat dikonsumsi oleh publik sangat terbatas. Padahal PT. SBA adalah BUMN adalah salah satu perusahaan dibawah naungan BUMN, maka sudah sepatutnya Dana tersebut dibuka ke publik.

“PT. SBA adalah contoh buruk dari investasi BUMN, Serapan tenaga kerja lokal kecil, berdampak buruk bagi lingkungan sekitar, PAD-nya kecil baik level Kabupaten maupun Propinsi,” tambahnya lagi.

Pihak Aliansi Aksi ini juga menilai bahwa pasca tuntutan ikrar Jantho, yang dilakukan oleh PT. SBA, sangat kontra Produktif. Dimana merekan hanya melakukan Pencitraan, yang tujuannya adalah untul menampakkan seakan-akan keberadaan PT. SBA memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Sehingga bila ada yang mengganggu SBA maka akan mengganggu kelompok yang segelintir itu.

Polanya memberikan Bantuan, melaksanakan Kegiatan Sosial dan kunjungan kerja. Fokus mereka adalah mendelegitimasi Gerakan Janthoe. Tapi masyarakat cerdas memposisikan diri. Politik Bantuan dan Politik atas nama sering terjadi pada masa Penjajahan Belanda, masa konflik RI dan GAM, Masa bencana Tsunami dan pada saat even-even Politik nasional dan lokal digelar.

“Artinya, PT. SBA terkesan mulai menerapkan sistem VOC di masa belanda, dan ini perlu mendapat respon cepat dari pihak pemerintah,” tegasnya lagi.

Pihak Aliansi ini menuntut agar masyarakat dan pemerintah tidak tertipu dengan pengalihan isu dari lingkungan ke CSR, oleh sebab itu, pihalnya kembali membangunkan pemerintah dari tidurnya agar tidak melupakan akan tuntutan yang pernah ditandatangani di Jantho bulan lalu.

Sampai saat ini kami percaya penuh dengan mekanisme penyelesaian yang dilakukaan oleh Pemkab Aceh Besar dan Pansus DPRK Aceh Besar, namun demikian kami menghimbau karena masalahnya semakin rumit maka butuh langkah kongkrit untuk percepatan penyelesaian point tuntutan yang tertuang dalam Ikar Jantho, sebulan lalu.

“Masalah utama sebagaimana yang kami sampaikan di Jantho Operasi Penambangan Meterial Perusahaan Solusi Bangun Andalas dengan melakukan Peledakan 1 – 2 hari sekali telah merusak struktur bawah tanah sehingga mengakibatkan rusaknya sumber air di Pucok Krueng dan akibat buruk lainnya,” demikian terang Muhammad.

Diujung rilis tersebut Aliansi Aksi masyarakat Lhoknga- Leupung ini mengajak masyarakat Lhoknga dan Masyarakat Leupung untuk tetap solid dan bersama-sama mengawal kerja Pemerintah Aceh Besar dan Pansus DPRK Aceh Besar, semua pihak yang ingin mengadu domba dan melakukan upaya pecah-belah masyarakat di dua Kecamatan itu.

“Provokator adalah musuh bersama, musuh mahasiswa dan musuh masyarakat,” demikiam tegas dan pungkasnya. (Alan)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close