BeritaNasional.ID, BONDOWOSO JATIM – Manajemen keuangan Korp Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Bondowoso yang paling amburadul pada tahun 2024. Mengingat pada saat itu bersamaan dengan momen Pemilihan Bupati (Pilbup).
Salah satu indikatornya, bahwa manajemen keuangan Korpri amburadul, ketika Bendahara, Wiratmu Haryanto, mengaku tidak mengetahui posisi keuangannya. Tidak tahu berapa iuran anggota yang terkumpul, digunakan untuk belanja apa saja, saldo saat ini berapa, dan siapa saja yang mempunyai pinjaman.
“Mohon ma’af mas, walaupun saya Bendahara Korpri tidak tahu posisi keuangannya. Saya hanya sering menerima disposisi dari Ketua Korpri. Baik untuk pengeluaran kegiatan Korpri maupun pengeluaran untuk pinjaman anggota,” kata Imung, sapaannya.
Ketika dikonfirmasi, nama-nama anggota Korpri yang punya pinjaman, Imung hanya menjawab tidak tahu. Padahal diantara nama-nama debitur tersebut ada yang mengakui mepunyai pinjaman kepada Korpri, namun Imung tetap mengaku tidak tahu.
Pensiunan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Pemkab Bondowoso ini hanya mengatakan masih akan mengkroscek kebenaran informasi tersebut. “Saya akan kroscek dulu mas, karena saya sudah pensiun,” jelasnya.
Jadi komunikasi kami, lanjutnya, dengan pelaksana Korpri yang bermarkas di Bagian Umum tidak begitu inten. Catatan rinciannya ada pada petugas tersebut. Baik catatan pengeluaran kegiatan maupun yang lainnya.
Mantan Ketua Korpri Kabupaten Bondowoso, Hj. Haeriyah Yuliati, S.Sos, MM ketika dikonfirmasi BeritaNasional.ID melalui WhattApsnya beberapa waktu yang lalu tidak diangkat. Padahal Hp-nya sedang on.
Untuk diketahui, seluruh ASN yang berjumlah sekitar 7 ribuan wajib membayar iuran Korpri setiap bulan sesuai tingkatananya. Golongan 1 Rp 5 ribu, golongan 2 Rp 7,5 ribu, golongan 3 Rp 10 ribu, dan golongan 4 Rp 15 ribu. (Syamsul Arifin/Bernas)
