BeritaNasional.id.Sulbar — Anggota DPRD Sulbar inisial S mengaku kaget ditetapan tersangka atas dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri Mamuju.
Kendati demikian Ia mengakui pernah sekali memenuhi panggilan jaksa penyidik Kejari Mamuju , Dirinya dimintai keterangan terkait masalah yang menjadikannya tersangka.
“Penyidik bertanya apakah ini pokok pikiran (red pokir) atau aspirasi dan atau usulan dari hasil reses, saya sampaikan dengan tegas bukan. Itulah sebabnya saya kaget, syok saat Kejari melakukan rilis, karena masalah yang saya anggap tidak akan menyeret-nyeret saya, justru saya yang dijadikan tersangka,” kata S kepada wartawan menjawab pemberitaan sejak ditetapkan tersangka oleh Kejari Mamuju, Senin .31 Oktober
S mengakui, pada tahun itu (2019) secara umum ada pokir. Itu dibuktikan dengan SK Nomor 4 Tahun 2018 yang terbit pada 28 Februari ditanda tangani oleh pimpinan DPRD Sulbar.
“SK itu ada di Bappeda. Usulan per fraksi, untuk program ini tidak ada di dalam (usulan pokir), karena memang program ini bukan berangkat dari pokok pikiran, bahwa pokir itu ada sebagai usulan, iya itu ada. Tapi bukan kegiatan ini,” bebernya.
Dia juga membeberkan, bahwa kegiatan serupa dilaksanakan di seluruh Sulawesi Barat, bukan hanya di Kabupaten Mamuju.
“Makanya jadi pertanyaan saya secara pribadi, kok di Mamuju saja yang diproses, mengapa di tempat lain tidak, tidak diaudit secara keseluruhan padahal program sama, satu nomenklatur,” ujarnya.
Dikatakan, saat memenuhi panggilan penyidik dia ditanya terkait rapat koordinasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar, sebab memang saat itu dia sebagai salah satu anggota Banggar sekaligus sebagai anggota komisi II pada saat itu (2018).
“Saya katakan bahwa karena kondisi di Mamuju ini sering banjir dan longsor, dalam rapat itu memang saya pernah berpendapat, tolong dong dilakukan itu reboisasi, tapi pendapat itu saya sampaikan setelah melihat ada nomenklatur program kegiatan ini dari dinas yang memang untuk RHL itu,” katanya.
Sehingga lanjutnya, jika pada rapat koordinasi Banggar-Komisi itu yang dianggap penyidik jaksa terjadi permupakaran jahat antara S dan F, maka S menegaskan rapat tersebut bukan tempat pengambilan keputusan.
“Lah kalau pada rapat itu dianggap ada permupakatan jahat menurut saya itu aneh, karena hanya saya yang dijadikan tersangka, memangnya saya sendiri anggota DPRD dalam rapat itu, kan tidak. Ada anggota DPRD lain kok dan itu rapat resmi,
kalau urusan bahwa saya berpendapat secara pribadi pada rapat itu, bahwa memang harus ada reboisasi dengan melihat kondisi Mamuju, masa percakapan di rapat koordinasi Banggar-Komisi itu dijadikan dasar mempidanakan saya,” urai S kepada wartawan.
Lanjut S menjelaskan, soal adanya berupa coretan dari Dinas Kehutanan yang baru diperlihatkan padanya, dia menegaskan itu adalah coretan sepihak.
