Dorong APBD Pro-Rakyat, Ketua DPRD Pekalongan Tekankan Keberpihakan pada Masyarakat
Berita Nasional.Id, Pekalongan – Kota Pekalongan – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang benar-benar pro terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, APBD tidak boleh sekadar menjadi instrumen angka, tetapi harus menyentuh langsung kepentingan warga, terutama di tengah kondisi perekonomian yang masih penuh tantangan.
Azmi menilai, saat ini masyarakat masih berada pada fase adaptasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah daerah harus lebih peka dalam mengambil keputusan anggaran.
“Realita di lapangan menunjukkan masyarakat masih berjuang di masa transisi. Karena itu, kebijakan APBD harus melihat aspek sosial secara utuh, bukan hanya hitungan fiskal semata,” jelasnya.
Ia juga menyoroti maraknya gejolak penolakan di sejumlah daerah terkait upaya peningkatan pendapatan daerah melalui kenaikan pajak. Menurutnya, langkah tersebut tidak bisa dipukul rata, apalagi jika berpotensi menambah beban warga.
“Meningkatkan PAD tidak selalu identik dengan menaikkan pajak. Itu bisa menjadi opsi, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat setempat,” tegasnya.
Sebagai solusi, DPRD bersama Pemkot Pekalongan akan mendorong optimalisasi potensi pajak yang lebih realistis, seperti sektor restoran, serta melakukan efisiensi pada belanja kegiatan seremonial yang dianggap kurang prioritas. Selain itu, komunikasi dengan pemerintah pusat maupun provinsi juga akan diperkuat agar dukungan anggaran bisa lebih maksimal.
“Kami ingin APBD benar-benar memberi manfaat. Kontribusi masyarakat tetap penting, tapi porsinya jangan sampai memberatkan mereka,” imbuh Azmi.
Menanggapi isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang ramai diperbincangkan secara nasional, Azmi memastikan hal itu belum berlaku di Kota Pekalongan. Ia menyatakan, pembahasan soal PBB masih akan dikaji mendalam dalam penyusunan APBD berikutnya.
“Kalau nanti kondisi ekonomi warga sudah lebih baik, mungkin bisa dievaluasi di tahun depan. Namun untuk saat ini, tidak ada kebijakan kenaikan PBB. Setiap langkah harus dipertimbangkan dengan matang agar tidak menambah beban masyarakat,” pungkasnya. (mflh)
