SAMARINDA, BERITANASIONAL.ID – BUMN harus menggandeng Perusda dan BUMD agar mereka tidak hanya menonton, tapi juga dilibatkan dalam pembangunan IKN secara bersama-sama. Badan pengawas independen juga perlu diikutsertakan agar tidak terjadi berbagai penyimpangan dalam proyek-pembangunan IKN.
Demikian percikan pemikiran yang disampaikan akademisi dan pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Dr. Purwadi SE, MSi, di Samarinda, Selasa (21/3/2023).
“Kalimantan Timur sebagai bagian dari proyek IKN jangan hanya kebagian nilai proyek saja, tapi harus melibatkan perusahaan di daerah dengan membagi peran serta apa yang perlu dipersiapkan nanti-nya sesuai kapasitas masing-masing.
” Duduk bersama sejuah ini belum terdengar. Perumda ini ada di provinsi dan kabupaten/kota tapi tidak pernah terpublish. Tidak cukup sebagai daerah di willayah IKN saja, seluruh masyarakat Kalimantan Timur seharusnya bisa merasakan dampaknya secara luas dan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara signifikan, bukan daerah penyangga saja,” tutur dosen ini.
Dia menambahkan bahwa adanya keterwakilan publik seperti LSM untuk dimintai pandangan terkait keterlibatan perusda dalam proyek-proyek yang akan dilaksanakan di IKN, merupakan hal yang benar dan akan semakin bagus jika semakin banyak tim anggota seleksi dari keterwakilan publik. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengikis intervensi dari politik atau titipan-titipan.
“Kalau tidak terlibat, sama saja tidak bertanggung jawab. Ganti kaset tetapi hanya covernya saja. Kalau begitu, ya seperti ini terus sampai periode yang akan datang. Apa yang tidak dipunyai oleh Kaltim?” jelasnya.
Ia melanjutkan, jika sudah seharusnya badan pengawas independen juga dilibatkan agar tidak terjadi berbagai penyimpangan. Dengan adanya pembentukan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO) dalam penanganan aspek-aspek kepengusahaan itu dipandang sebagai pengganti kulit BUMN saja.
“Badan Usaha Milik Otorita saja sudah miliki bisnis yang fokus pada publik service. Lalu daerah mau dapat apa?. Harus digandeng perusda, bumd-bumd kabupaten kota. Kita mau ngapain jadinya? Apa yang disuplai?” Tutupnya.
Sumber. Dr. Purwadi
