Dukung Transformasi Digital IKN, Kemenko Polkam Sinkronkan Pembangunan Telekomunikasi Dan Ketahanan Siber
Yogyakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penguatan ketahanan siber di wilayah Kalimantan dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan, program, dan dukungan teknis yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan dapat berjalan selaras dalam satu kerangka kepentingan nasional.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, saat membuka forum koordinasi dan sinkronisasi penguatan infrastruktur telekomunikasi dan ketahanan siber di Yogyakarta, Rabu (25/6).
“Kita perlu memastikan bahwa kebijakan, program, dan dukungan teknis dari Kementerian/Lembaga, Otorita IKN, pemerintah daerah, BSSN, industri, akademisi, serta komunitas dapat berada dalam satu kerangka kepentingan nasional,” ujar Eko.
Menurutnya, penguatan infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan perlu diselaraskan dengan agenda pembangunan strategis nasional, termasuk rencana pembangunan jalur Kereta Api Trans Kalimantan. Selain mendukung mobilitas, koridor perkeretaapian tersebut memerlukan dukungan jaringan telekomunikasi yang andal untuk sistem persinyalan, komunikasi operasional, pemantauan keselamatan, command and control, komunikasi darurat, integrasi data transportasi, hingga layanan digital bagi penumpang dan sektor logistik.
Karena itu, perencanaan pembangunan jaringan fiber optik, backhaul, layanan 4G dan 5G, microwave, satelit, serta infrastruktur pendukung lainnya harus dilakukan secara terpadu sejak tahap awal. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan transportasi di Kalimantan diharapkan tidak hanya menjadi koridor mobilitas, tetapi juga berkembang menjadi koridor digital yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, Eko menekankan bahwa semakin tinggi tingkat integrasi digital di IKN dan wilayah Kalimantan, semakin besar pula risiko keamanan siber yang harus diantisipasi. Berbagai aset strategis seperti pusat data, command center, jaringan telekomunikasi, sistem pemerintahan digital, Internet of Things (IoT), smart building, transportasi cerdas, hingga layanan publik digital membutuhkan perlindungan yang kuat dan berkelanjutan.
“Ketahanan siber harus diposisikan sebagai bagian integral dari ketahanan nasional. Penguatan tata kelola keamanan siber, perlindungan infrastruktur informasi vital, pembentukan dan penguatan SOC, SSOC, CSIRT, sistem peringatan dini, audit keamanan berkala, serta peningkatan literasi keamanan digital bagi ASN dan pengelola sistem menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda,” tegasnya.
Forum ini menghasilkan pemahaman bersama bahwa penguatan infrastruktur telekomunikasi dan ketahanan siber di Kalimantan dan IKN merupakan kebutuhan strategis nasional. Sebagai wilayah penyangga IKN, Kalimantan memiliki peran penting sebagai simpul pemerintahan, ekonomi, logistik, transportasi, layanan publik, sekaligus pusat pertumbuhan baru Indonesia.
Selain itu, forum juga menekankan pentingnya integrasi antara pembangunan infrastruktur fisik, telekomunikasi, pusat data, command center, sistem smart city, dan keamanan siber. Dengan perencanaan yang terkoordinasi, pembangunan wilayah Kalimantan dan IKN diharapkan tidak berjalan secara sektoral, melainkan menjadi bagian dari ekosistem digital nasional yang aman, tangguh, dan berdaulat.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga, unsur TNI/Polri, pemerintah daerah dan Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta, asosiasi, pelaku industri telekomunikasi, komunitas teknologi dan keamanan siber, akademisi, dekan perguruan tinggi, serta mahasiswa.
