Fahry Fadly Apresiasi Aksi PMII, Tegaskan DPRD Terbuka terhadap Kritik Publik

BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR–Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Polewali Mandar, Selasa (2/6/2026).

Dalam aksi tersebut, PMII mendesak pemerintah daerah untuk lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap berbagai persoalan publik yang dinilai masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat.

Ketua PMII Polewali Mandar, Nurjihad, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi daerah sekaligus upaya mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“Kami hadir untuk menyampaikan keresahan masyarakat serta menuntut kejelasan dan tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar,” ujar Nurjihad dalam orasinya.

Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti empat isu utama yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Isu pertama berkaitan dengan realisasi visi dan misi Bupati Polewali Mandar. PMII meminta pemerintah memaparkan secara terbuka capaian program, target yang telah direalisasikan, serta progres pelaksanaan janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat saat masa kampanye.

Menurut PMII, visi dan misi kepala daerah bukan sekadar instrumen politik untuk memperoleh dukungan masyarakat, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dan dipertanggungjawabkan selama masa pemerintahan.

Selain itu, PMII juga mempertanyakan keberadaan dan pengelolaan alat berat ekskavator milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Polewali Mandar.

Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait status aset, pemanfaatan, serta mekanisme pengelolaannya.

PMII menilai keterbukaan informasi mengenai aset daerah sangat penting untuk memastikan penggunaannya benar-benar mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam penanganan kebencanaan.

Sorotan berikutnya tertuju pada transparansi data desil kemiskinan yang menjadi dasar penentuan penerima bantuan sosial. PMII meminta pemerintah membuka mekanisme pendataan, indikator penilaian, hingga dasar penetapan kategori penerima bantuan.

Menurut mereka, ketidakjelasan data tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga masyarakat yang berhak menerima bantuan justru dapat terabaikan akibat persoalan administrasi dan pendataan.

Di sektor pelayanan publik, PMII juga mendesak pemerintah daerah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses layanan.

“Kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dijamin melalui ketersediaan sarana, prasarana, tenaga kesehatan, serta pelayanan yang berkualitas,” tegas Nurjihad.

PMII menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan sekadar kritik, melainkan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Organisasi tersebut menilai pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka terhadap kritik, bersedia dievaluasi, serta mampu menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, menyatakan bahwa seluruh aspirasi mahasiswa akan menjadi perhatian DPRD dan pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Fahry, persoalan data kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial memang perlu mendapat perhatian serius agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Kami sudah merekomendasikan melalui Panitia Khusus LKPJ agar data kemiskinan terus dievaluasi dan diperbarui. Masih ada masyarakat yang membutuhkan bantuan namun belum masuk kategori penerima karena persoalan pendataan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah desa dan instansi terkait,” katanya.

Fahry juga menegaskan pentingnya keterbukaan data desil guna menghindari polemik di tengah masyarakat. Ia meminta proses pendataan dilakukan secara objektif dan sesuai kondisi riil di lapangan.

Selain itu, DPRD turut mendukung pelaksanaan seleksi terbuka jabatan Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, proses tersebut harus mampu menghasilkan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

“Kami berharap hasil seleksi terbuka ini benar-benar melahirkan pejabat yang mampu bekerja secara profesional dan memahami kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Terkait pengelolaan aset daerah, termasuk alat berat milik BPBD, DPRD memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, mengenai peningkatan fasilitas kesehatan di wilayah rentan, DPRD menilai tuntutan tersebut sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga legislatif itu berkomitmen mendorong pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan semakin merata dan dapat diakses oleh seluruh warga, terutama di daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana.

“Kami mengapresiasi kepedulian adik-adik PMII yang menyampaikan aspirasi secara konstruktif. DPRD terbuka terhadap kritik dan masukan demi perbaikan tata kelola pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Fahry.