Fraksi PKB Polman Ingatkan Penyampaian Isu BBM Harus Bijak, Hindari Kepanikan Publik
BeritaNasional.ID POLMAN SULBAR–Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Nurdin Tahir, menyoroti pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait rencana kenaikan harga BBM agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat.
Ia menilai, dinamika di lapangan mulai menunjukkan adanya kegelisahan publik setelah beredarnya isu kenaikan harga BBM.
Kondisi ini berpotensi mendorong perilaku konsumsi berlebih, bahkan membuka peluang terjadinya penimbunan oleh pihak tertentu.
Menurutnya, penyampaian informasi yang terlalu dini justru dapat menimbulkan efek psikologis di masyarakat.
“Kalau memang ada rencana kenaikan, sebaiknya tidak disampaikan jauh hari. Karena itu bisa membuat masyarakat membeli secara berlebihan, bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa khawatir,” ujarnya.
Nurdin juga mengingatkan bahwa informasi yang tidak dikelola dengan baik bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, sehingga berpotensi memperkeruh situasi.
Meski begitu, ia berharap kondisi di Polewali Mandar tetap kondusif dan masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu yang belum memiliki kepastian.
Lebih lanjut, Fraksi PKB DPRD Polman akan menggelar rapat internal guna merumuskan langkah strategis dalam merespons situasi tersebut.
Hasil pembahasan akan menjadi dasar sikap resmi fraksi, termasuk kemungkinan menyampaikan imbauan kepada masyarakat.
“Kami akan bahas bersama di internal fraksi sebelum menyampaikan sikap resmi. Salah satu opsi adalah mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh isu kenaikan BBM, karena sampai saat ini belum ada kepastian,” jelasnya.
Ia juga mengajak insan pers untuk berperan aktif dalam memberikan informasi yang edukatif dan berimbang kepada publik.
“Media punya peran penting dalam menjaga suasana tetap kondusif. Kami berharap media dapat membantu memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Nurdin menegaskan bahwa langkah Fraksi PKB bukan bentuk keterlambatan, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap keputusan diambil secara matang dan terukur.
