Paris.Beritanasional.id–Sidang ke-52 IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change (the Fifty-second Session of the Intergovernmental Panel on Climate Change) atau yang disebut dengan IPCC-52 diselenggarakan pada tanggal 24-28 Februari 2020. Pertemuan ini diselenggarakan di UNESCO Headquarters di Paris,
Perancis dengan agenda utama adalah pembahasan kerangka untuk Synthesis Report for the Sixth Assessment Report. Laporan ini akan diluncurkan tahun 2022 yang akan sangat penting bagi pemangku kebijakan karena dalam laporan ini disajikan informasi ilmiah terbaru berkaitan dengan perubahan iklim yang memberikan input informasi ilmiah dalam Global Stocktake 2023.
Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Dr. Ruandha Agung Sugardiman dengan anggota Dr. Joko Prihatno, Budiharto, S.Si, M.Si, dan Real Sukmana Faesal Umar.
Pertemuan ini dibuka dengan sambutan dari Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay sebagai tuan rumah pertemuan. Audrey Azoulay menekankan bahwa IPCC mempunyai peran yang sangat penting dan ilmu pengetahuan yang diusung oleh IPCC merupakan kunci untuk mengatasi kriris iklim dan beragam tantangan yang berkaitan dengan kelestarian kehidupan. Pentingnya IPCC dan ilmu pengetahuan untuk menangani perubahan iklim juga disampaikan oleh Menteri Transisi Ekologi dan Solidaritas Perancis sebagai Negara tuan rumah – Élisabeth Borne serta Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB UNEP – Ingers Andersen. Sementara itu Chairman IPCC – Hoesung Lee menegaskan bahwa beberapa tahun ini IPCC sangatlah produktif melebihi periode sebelumnya. Pada periode ini IPCC telah mengeluarkan empat Special Report dan sedang dalam proses penyusunan Assessment Report ke-enam.
Petteri Taalas – Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menambahkan bahwa Negara-negara perlu bahu-membahu menangani perubahan iklim. Sebuah contoh menarik disampaikan oleh José Cassandra Presiden Pemerintahan Daerah Principe, Sao Tome dan Principe mengenai pengalaman negaranya dalam mempromosikan konservasi alam untuk menangani bencana iklim.
Pertemuan kali ini juga penting karena juga membahas beragam agenda lain berkaitan dengan keorganisasian IPCC dan juga pemilihan anggota baru Task Force Bureau menggantikan Mr. Sabin Guendehou dari Benin yang mengundurkan diri. Bahasan yang tak kalah penting pada pertemuan ini adalah pembahasan peluang kerja bersama antara Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).
IPBES sendiri merupakan lembaga antar pemerintah yang menyediakan dasar ilmiah bagi pemegang kebijakan berkaitan dengan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan manfaatnya bagi masyarakat luas. Dengan adanya kerja bersama ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai keterkaitan antara alam, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Hal ini lah yang ditegaskan oleh Ingers Andersen dalam sambutannya. Pada akhirnya, dengan semakin kuatnya hubungan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan maka penanganan krisis iklim akan semakin efektif.
Sumber Ditjen PPI KLHK
