Inspektorat Kota Probolinggo Gelar Ekspose Pengawasan 2025, Perkuat PKPT Berbasis Risiko 2026
BeritaNasional.ID, PROBOLINGGO JATIM– Inspektorat Kota Probolinggo menggelar Ekspose Hasil Pengawasan Tahun 2025 sekaligus Rencana Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Tahun 2026, Rabu (4/2), di Ruang Command Center Kantor Wali Kota Probolinggo.
Kegiatan ini bertujuan menyampaikan hasil pengawasan sepanjang 2025 sekaligus menjaring kebutuhan masing-masing perangkat daerah terkait program dan kegiatan strategis tahun 2026 yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi. Penyusunan PKPT tetap diselaraskan dengan program kerja mandatori sesuai ketentuan Kementerian Dalam Negeri.
Ekspose tersebut diikuti seluruh kepala perangkat daerah serta Tim Penyusun PKPT Tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Tahun 2026 oleh Wali Kota Probolinggo, Penjabat Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala BPPKAD sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa forum ini merupakan agenda strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Menurutnya, prinsip good governance hanya dapat terwujud melalui perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, serta komitmen terhadap clean government.
“Perencanaan harus jelas dan kuat. Kita tidak bisa berbicara tata kelola yang baik jika perencanaannya sendiri tidak jelas. Setelah itu dilakukan monitoring, controlling, dan pengawasan. Jika ada penyimpangan, bisa segera dikendalikan,” tegasnya.
Wali kota juga mendorong seluruh perangkat daerah, khususnya fungsi perencanaan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan kinerja. Ia mengingatkan pentingnya penguatan pengawasan internal di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Menurut dr. Aminuddin, kekuatan daerah terletak pada kemampuan membangun pemerintahan yang bersih dan profesional, didukung sistem perencanaan, monitoring, dan pengawasan yang terintegrasi.
“Inspektorat harus memiliki tools yang kuat. Pengawasan dan diskusi harus tetap berada pada jalurnya, agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Probolinggo ke depan semakin terarah, berbasis risiko, serta mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
(Yuli/Bernas)
