Kabid Jalan dan Jembatan DPUTRLH Tasikmalaya Mendadak Mengundurkan Diri, Proyek Terancam Tersendat

Beritanasional.id – Tasikmalaya, Jawa Barat,- Dunia birokrasi Kabupaten Tasikmalaya kembali diguncang. Kepala Bidang (Kabid) Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUTRLH), H. Deni Mulyadi, ST, yang baru dilantik pada September 2025 menggantikan Romi Gandara, ST, mendadak mengundurkan diri.
Langkah mengejutkan ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat posisi Kabid Jalan dan Jembatan merupakan salah satu jabatan strategis yang mengurusi proyek infrastruktur vital di daerah.
Pengunduran Diri Tertulis
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Deni membenarkan bahwa dirinya telah mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak 10 Desember 2025.
“Memang benar Pak, saya mengundurkan diri sejak tanggal 10 Desember secara tertulis. Saya tidak mampu melaksanakan tugas, namun belum ada tanggapan dari Bupati,” ungkap Deni, Sabtu, (13/12/2025).
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan mundur bukan sekadar wacana, melainkan langkah resmi yang sudah disampaikan kepada pimpinan daerah.
Kekosongan Kepemimpinan dan Dampak Administrasi
Sejumlah Kepala Seksi (Kasi) di Bidang Jalan dan Jembatan mengaku kebingungan. Sejak pengunduran diri itu, Deni disebut enggan menandatangani sejumlah berkas pencairan yang harus segera diproses.
“Makanya saya dan rekan-rekan yang lain juga pusing Bang. Yang jadi masalah sekarang Pak H. Deni itu nggak mau menandatangani berkas yang harus segera dicairkan semenjak dirinya mengundurkan diri,” ujar salah satu Kasi yang enggan disebutkan namanya pada saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp miliknya dihari yang sama.
Kondisi ini berpotensi menghambat pencairan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang tengah berjalan, terutama di sektor jalan dan jembatan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat.
Sorotan Publik dan Tanggung Jawab Pemerintah
Pengunduran diri pejabat baru seumur jagung ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses seleksi dan kesiapan birokrasi daerah. Publik menilai lemahnya sistem pengawasan dan pembinaan pejabat struktural bisa berimplikasi langsung pada stagnasi pembangunan.
Ketiadaan kepemimpinan di bidang strategis seperti jalan dan jembatan bukan sekadar masalah internal, melainkan ancaman terhadap kelancaran pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Menunggu Respons Bupati
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Tasikmalaya terkait surat pengunduran diri Deni. Ketidakjelasan sikap pimpinan daerah menambah ketidakpastian di tubuh DPUTRLH.
Publik kini menunggu langkah cepat pemerintah daerah untuk memastikan roda birokrasi tetap berjalan, agar proyek infrastruktur tidak terjebak dalam kebuntuan administratif.
Catatan Redaksi
Fenomena pengunduran diri pejabat strategis dalam waktu singkat setelah pelantikan mencerminkan rapuhnya manajemen sumber daya manusia di birokrasi daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan ketegasan pimpinan menjadi kunci agar publik tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah.
Laporan: Chandra F Simatupang.



