Hujan Satu Jam Lumpuhkan Kota Jambi, WALHI: Ini Bencana Ekologis Akibat Tata Ruang yang Gagal
BeritaNasional.ID, JAMBI – Hujan deras yang hanya berlangsung sekitar satu jam pada Jumat sore (12/12/2025) kembali mengungkap kerentanan ekologis Kota Jambi. Mulai pukul 16.00 hingga 17.10 WIB, derasnya curah hujan langsung memicu banjir yang merendam permukiman warga di RT 09 dan RT 11 Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura hingga setinggi pinggang orang dewasa.
Banjir ini bukan peristiwa tunggal. Sepanjang tahun 2025, warga Simpang IV Sipin sudah tiga kali mengalami banjir serupa, menandakan bahwa ancaman tersebut kini menjadi siklus yang terus berulang.
Di RT 11, warga kembali menanggung kerugian besar. Sejumlah perangkat elektronik yang baru dibeli atau baru selesai diperbaiki setelah banjir sebelumnya kembali rusak. Setiap kali air masuk rumah, yang hilang bukan hanya perabot, tetapi juga rasa aman, kesehatan keluarga, serta kemampuan ekonomi untuk pulih.
Banjir juga terjadi di sejumlah titik lain di Kota Jambi, di antaranya kawasan Kantor Gubernur, Simpang Mayang, Simpang 4 Sipin, Kenali Asam Atas, Pal 7 Kenali Asam Bawah, dan beberapa wilayah rawan lainnya. Sebaran titik banjir ini memperlihatkan bahwa persoalan bukan semata soal intensitas hujan.
Direktur WALHI Jambi, Oscar Anugrah, menegaskan bahwa banjir yang terjadi merupakan konsekuensi dari tata ruang yang abai, pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan, serta pengelolaan drainase yang buruk.
“Ini bukan bencana alam, tetapi bencana ekologis yang lahir dari kebijakan pembangunan tanpa kajian lingkungan yang memadai,” tegasnya.
Menurut Oscar, curah hujan selama satu jam seharusnya tidak melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi jika tata kelola ruang dan sistem drainase berjalan sebagaimana mestinya. Ia menekankan bahwa WALHI tidak menolak pembangunan, tetapi menuntut pembangunan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekologis dan melindungi warga dari risiko yang dapat diprediksi.
WALHI Jambi mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin pembangunan yang memperparah kerentanan ekologis, melakukan penataan ulang wilayah rawan banjir berbasis keselamatan warga, serta memberikan jaminan pemulihan bagi masyarakat yang terus menjadi korban banjir berulang.
Situasi banjir berulang di Kota Jambi menjadi peringatan keras bahwa risiko ekologis tidak akan hilang jika pola pembangunan tetap sama. Tanpa keberpihakan serius terhadap lingkungan dan keselamatan publik, banjir hari ini hanya akan menjadi pembuka bagi bencana berikutnya. (JO)
