Mateng.Sulbar.Berita Nasional.ID — Kesbang Pol Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) menggelar Rapat Kerja (Raker) Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Senin 27 Mei .Dengan tema Optimalisasi Peran dan Fungsi Kominda dalam Menciptakan Mamuju Tengah Damai, Aman dan Tentram.
Raker Kominda yang berlangsung di Aula rumah makan Benteng Seafood tersebut dihadiri langsung oleh Kabinda Sulbar, Susetyo Karyadi, Sekkab Mateng, H. Askary, Kepala Kesbang Pol dan tamu undangan lainya.
Kabinda Sulbar mengatakan, terkait permasalahan aktual di Kabupatem Mateng, terutama dalam mengahadapi hari raya Idul Fitri 2019, hasil koordinasi dengan Polda Sulbar bahwa secara umum ada kenaikan harga Sembako. Sehingga hal ini perlu diantisipasi agar masyarakat tidak terbebani dengan kenaikkan harga Sembako jelang hari raya Idul Fitri. Jelas Kabinda Sulbar dalam pemaparannya.
Lanjut Kabinda .Sementara untuk stok BBM kata Kabinda, secara nasional stok BBM masih aman, bahkan tanggal 29 nanti ada penambahan stok BBM untuk wilayah Sulbar, sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Sulbar. Terkait kelangkaan LPG, hal tersebut terjadi karena masih tidak tepatnya sasaran konsumsi LPG subsidi di masyarakat. Ucapnya.
“Untuk masalah radikalisme dan terorisme di Kabupaten Mateng, hasil koordinasi dengan Kapolda Sulbar hingga saat ini belum ditemukan adanya jaringan terorisme maupun radikalisme di Sulbar maupun Kabupaten Mateng,” ungkap Kabinda.
Kemudian terkait masalah transportasi lanjutnya, pihaknya mendorong Dishub Kabupaten Mateng agar melakukan koordinasi dengan pihak swasta agar melakukan pengecekan terhadap kesiapan kendaraan maupun sopirnya.
Dia katakan, secara umum penyelenggaraan Pemilu di Sulbar khususnya di Kabupaten Mateng berjalan aman, lancar dan terkendali. Pihaknya juga Mengapresiasi pihak TNI dan Polri yang telah mengawal penuh proses penyelenggaraan Pemilu 2019 di Sulbar. Meskipun telah selesai proses tahapannya, namun harus tetap menjadi waspada karena ada beberapa pihak yang memprotes hasil pemilu dengan menempuh jalur di MK.
Selain itu pihaknya juga mendorong Pemkab Mateng melalui Kemenag Kabupaten Mateng untuk mengeluarkan surat edaran agar tidak menjadikan tempat ibadah sebagai alat politik. (one)
